by

Komisi III Desak PUPR Percepat Renovasi Kantor DPRD

Ambon, BKA- Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku, agar mempercepat renovasi gedung Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Desakan itu dilakukan karena sejumlah ruangan gedung kantor yang berlokasi di Karang Panjang, Kota Ambon, itu mengalami kebocoran dan rusak, pasca gempa pada September 2019 lalu. Akibatnya, saat hujan, terjadi banyak kenangan air.

Berbagai kerusakan itu, tentu saja dinilai sebagai salah satu penyebab kurangnya semangat kerja wakil rakyat di kantor tersebut. Demikian ungkap
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias, usai memimpin rapat dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku.

Menurutnya, sudah ada penjelasan dari perwakilan Dinas PUPR Provinsi Maluku, kalau akan segera dilakukan proses pelelangan yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja diawal Agustus. Namun Komisi III menginginkan, agar proses renovasi gedung itu dilakukan secepatnya.

Bahkan, katanya, Komisi III berharap, pada pertemuan berikutnya dapat dihadiri langsung oleh kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku bersama pihak konsultan, baik perencanaan maupun pengawasan, agar renovasi yang dilakukan sesuai harapan.

“Tadi sudah ada penjelasan yang mewakili Kadis PUPR, bahwa kalau proses pelelangan sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja diawal Agustus bulan depan dan kita berharap itu segera dilakukan renovasi,” jelas Yermias.

Proses renovasi Gedung Kantor DPRD Maluku itu sangat diharapkan. Bukan hanya karena masalah kebocoran, namun juga terkait kekurangan ruangan kerja bagi anggota legislatif tersebut.

Sejak pelantikan yang dilakukan pada September 2019 lalu, ungkapnya, sedikitnya 32 Anggota DPRD Maluku yang tidak memiliki ruangan kerja representatif.

Terpaksa, tambahnya, anggota dewan yang tidak memiliki ruangan itu melaksanakan rutinitasnya di ruangan komisi, yang saat ini juga mengalami kerusakan. Padahal mereka dituntut bisa bekerja dengan baik bagi rakyat, yang datang dari dapil yang berbeda.

“Kami semua yang ada di dewan, datang dari dapil yang berbeda-beda. Sehingga dalam rapat tadi, kita sudah sepakati untuk segera dilakukan perbaikan terhadap seluruh ruangan yang rusak, baik yang ada di lantai 2, 3 dan 4,” ucapnya.

Anggota yang ruangannya direnovasi, katanya, diminta pengertiannya untuk meninggalkan ruangannya sementara waktu, demi kepentingan renovasi. Mengingat waktu kontrak kerja dengan akhir tahun anggaran semakin mempet.

Menyinggung soal amburadulnya renovasi yang dikerjakan ditahun 2019, politisi Partai Golkar ini kembali meminta pihak PUPR agar dapat memblack list kontraktor yang sebelumnya, karena meninggalkan pekerjaan tanpa selesai.

“Kami sudah meminta untuk kontraktor yang bersangkutan jangan lagi diberikan ruang untuk kerja. Bayangkan, ia meninggalkan pekerjaan yang seperti ini. Kan yang rugi kita,” pungkasnya.(RHM)

Comment