by

Komisi III Koordinasikan Penanganan Kerusakan Infrastruktur

Ambon, BKA- Komisi III DPRD Maluku menggelar rapat kerja bersama Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan, Dinas PUPR, BPBD Provinsi Maluku, dan sejumlah kepala desa, guna mengkoordinasikan upaya penanganan kerusakan berbagai sarana infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana alam.

Selain itu, rapat koordinasi itu juga dilakukan untuk membahas kebutuhan air bersih, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

“Kami kembali melanjutkan rapat koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan, Dinas PUPR, BPBD provinsi, dan sejumlah kepala desa, terkait surat-surat masuk yang disampaikan kepada DPRD,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Jumat(20/11).

Sebelumnya, telah dilakukan rapat kerja serupa yang dilanjutkan dengan kunjungan Komisi III pada sejumlah lokasi infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana, baik yang ada di Pulau Ambon maupun Pulau Haruku di Kabupaten Maluku Tengah.

Rahakbauw mengungkapkan, ada 79 surat masuk ke Komisi III, yang semuanya langsung direspon. Saat ini, tengah proses penyelesaian 10 surat masuk.

“Saya minta lakukan kordinasi antara setiap instansi, agar diketahui mana yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi dan pemkab pemkot sesuai tupoksinya. Itu agar bisa dikerjakan bagian-bagian perencanaannya,” ujar Rahakbauw.

Untuk itu, dia meminta seluruh dinas atau instansi terkait yang menjadi mitra Komisi III, agar tidak bosan bila diundang untuk mengikuti rapat seperti ini. Hal itu penting, agar semua progres bisa diketahui.

“Kita pada 22 Oktober 2020 telah mengundang teman-teman mitra, kemudian peninjauan lapangan. Dan hari ini, kita juga memangil seluruh mitra maupun masyarakat yang membuat laporan, seperti, Ketua-Ketua RT dan tokoh masyarakat, untuk mengetahui sampai sejauh mana respon Komisi dan instansi terkait,” kata Richard.

Selain itu, dia juga meminta agar para Ketua RT atau Kepala Desa agar membuat surat ulang yang disampaikan kepada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku maupun Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI, dengan tembusannya disampaikan ke Komisi III.

“Kita pada 2021 mengagendakan penyampaian aspirasi dari DPRD Provinsi Maluku ke pemerintah pusat di Jakarta. Diharapkan ada perwakilan dari BWS Maluku dan BPJN XVI,” pungkasnya.(RHM)

Comment