by

Korupsi Repo Belum Selesai Diaudit

Ambon, BKA- Sampai kini kasus dugaan korupsi Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas, belum selesai diaudit oleh BPKP Perwakilan Maluku.

Salah satu sumber di BPKP Perwakilan Maluku mengungkapkan, bahkan proses audit belum dilakukan. Bukan karena masalah wabah virus corona, melainkan adanya beberapa dokumen yang belum lengkap.

“Audit belum bisa berjalan. Jadi memang Kejati belum terima hasilnya. Saat ini kita hanya fokus beberapa dokumen dan keterangan saksi-saksi di dalam berkas perkara itu selesai diklarifikasi, baru bisa dilakukan perhitungan,” ungkap sumber itu menolak namanya dikorankan, Kamis (14/5).

Terpisah Kasi Dik Kejati Maluku, Y. E. Oceng Ahmadaly, ketika dikonfirmasi BeritaKota Ambon, mengatakan, kasus ini masih dilakukan koordinasi penyidik bersama tim auditor. Hal ini dilakukan untuk kepentingan audit ke depan.

“Koordinasi kita masih jalan. Kalau koordinasi sudah selesai, pasti auditnya pun selesai. Akan tetapi penyidik punya prinsip, hanya menunggu arahan dari BPKP. BPKP bilang apa, ya penyidik ikuti dan lengkapi saja,” tandas Ahmadaly.

Sebelumnya diberitakan koran ini, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga kini sedang menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, dalam kasus dugaan tipikor Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas, yang diusut tahun 2014 lalu.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, ketika dikonfirmasi koran ini, mengaku, tim penyidik Kejati Maluku sampai kini tinggal menunggu hasil audit perkara dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku.

Sebab, berkas perkara dengan nilai jumbo itu telah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan MalukuMalut sejak tahun kemarin.
“Sampai sekarang Jaksa tinggal menunggu hasil audit saja, karena berkasnya sampai kini dalam tahap audit,” jelas Sapulette, ketika dihubungi melalui selulernya, Rabu (15/4).

Menurutnya, berkas perkara yang saat ini dihitung lembaga auditor BPKP memang terbilang lama. Sebab beberapa waktu lalu, penyidik baru saja melengkapi permintaan tim auditor dalam mengaudit berkas perkara ini.

“Memang agak lama, karena berkas perkara ini baru saja beberapa waktu lalu dilengkapi oleh penyidik. Dan sesuai mekanisme, kalau kasus korupsi waktunya agak lama, tidak bisa cepat-cepat. Apalagi ini anggaran kan besar,” jelas jaksa dua bunga melati di pundak itu.

Prinsipnya, lanjut dia, Kejati hanya menunggu hasil audit berkas perkara tersebut.“Intinya kita menunggu saja, karena mekanismenyaa sudah seperti itu. Dan kita tetap koordinasi jalan terus,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku berharap BPKP secepatnya mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas.

Kasus repo tahun 2014 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 238,5 miliar itu, belum bisa dituntaskan karena terhambat audit.

“Auditor punya mekanisme dan prosedur sendiri dalam melakukan audit. Namun kita berharap bisa cepat auditnya,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada wartawan, Jumat, (20/3) kemarin.

Sapulette mengatakan, Kejati Maluku terus melakukan koordinasi terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy, dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu.

“Proses audit sedang dilakukan dan koordinasi antara penyidik dan auditor sejauh ini berjalan dengan baik,” jelasnya.

Setelah penghitungan kerugian negara selesai, berkas perkara tersangka langsung dirampungkan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. “Progresnya kita tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP,” kata Sapulette.
Sapulette mengaku, semua dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan ke BPKP. “Sudah diserahkan penyidik, jadi kita sifatnya menunggu,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Kejati Maluku menetakan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu sebagai tersangka.

Penetapan Idris sebagai tersangka dituangkan dalam surat Nomor: B-329/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018. Sedangkan Thenu sesuai surat penetapan Nomor: B-330/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane.
Keduanya disangkakan melang­gar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pa­sal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment