by

Korupsi Speedboat MBD “Tetap” Dituntaskan

Ambon, BKA- Tim penyidik Direskrimsus Polda Maluku bersikeras untuk tetap menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan Kabupaten MBD.

Bahkan saat ini, kasus tersebut tinggal dilakukan ekspos perkara untuk dilakukan penetapan tersangka.

Sumber penyidik yang didatangani Beritakota Ambon di Markas Direskrimsus Polda Maluku di kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, mengungkapkan, tim penyidik saat ini sedang melakukan koordinasi terkait kasus ini. Karena arahan Bareskrim Polri di Jakarta, kasus ini akan dilakukan ekspos bersama tim penyidik di Jakarta.

“Sejumlah dokumen penting kita sedang kumpulkan, ada pun bukt-bukti awal, hasil pemeriksaan saksi ahli, dan sejumlah bukti lain, kita sedang konfrontir, apakah terindikasi korupsi dalam kasus ini ada ataukah tidak,” jelas sumber itu menolak namanya dikorankan, Selasa (28/7).

Dia berujar, dari hasil penyidikan yang ada, nilai kerugian negara dalam kasus ini sudah dikembalikan. Hanya saja, berdasarkan pasal 4 UU Korupsi, nilai kerugian negara yang dikembalikan kepada penyidik tidak bisa menghapus perbuatan pidananya.

“Jadi memang bunyi pasal 4 Undang-Undang Korupsi seperti itu, makanya kasus ini pasti tetap dituntaskan,” tandasnya.

Dir Krimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, yang dikonfirmasi Beritakota Ambon, mengatakan, sesuai arahan tim penyidik Bareskrim, ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi, sebelum sebagian tim penyidik Polda bergerak ke Jakarta untuk bersama-sama melakukan ekspos.

“Tapi nanti kita lihat saja, karena kita masih intens melengkapi berkas perkara ini sesuai petunjuk Bareskrim,” singkat Santoso.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku telah mengantongi hasil audit kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Ardi, menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk memenuhi berbagai unsur pasal melawan hukum.

“Salah satu unsur pasal audit kerugian keuangan negara, kita sudah dapatkan. Jadi untuk unsur pasal ini kita sudah pegang,” kata Ardi, kepada wartawan, Rabu (18/3) lalu.

Menurutnya, hasil audit kerugian negara telah dikantongi sejak sepekan lalu. Sayangnya, dia enggan menyebutkan apakah kasus itu terdapat kerugian negara atau tidak.

“Keterangan ahli sudah kita pegang. Tapi kita tidak bisa sampaikan isinya. Kita masih butuh buktikan unsur pasal lain lagi,” tandasnya.

Sekedar tahu, dugaan korupsi itu terkuak setelah BPK melakukan audit terhadap pembelian empat unit speed boat yang dialokasikan dari APBD Kabupaten MBD 2015 Rp 1 miliar lebih di Dinas Perhubungan Kabupaten MBD.

Diduga terjadi manipulasi anggaran, lantaran empat unit speedboat itu belum juga dikirim ke Tiakur, ibukota MBD, sesuai waktu yang ditentukan. Padahal dana pembuatan empat unit speedboat bernilai miliaran rupiah itu sudah cair 100 persen sejak pertengahan 2016 lalu.

Ketika BPK melakukan pengecekan, mantan Kepala Dishub MBD, Odie Orno, memerintahkan mengirimkan dua unit speed boat. Anehnya, dua unit dari empat speedboat yang dikirim dalam keadaan rusak. Akhirnya saat ini empat buah speedboat mengalami kerusakan, dan saat ini berada di pantai Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten MBD.(SAD).

Comment