by

Korwil Kecamatan Leihitu Akui Pungut Uang Dari Guru

Ambon, BKA- Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Burhanudin, mengaku, pihaknya pernah melakukan pungutan dari para guru untuk proses pengurusan sertifikasi

“Memang benar pernah kita lakukan pungutan terhadap guru-guru. Tapi, itu sudah lewat kesepakatan semua guru. Bukan kita melakukan pungutan ikut suka. Itu pun, uang yang kita pungut dari guru itu, akan digunakan sebagai biaya transport bagi para pengawas yang ke Masohi untuk membantu mereka mengurus seritifikasi. Jadi, kita lakukan pungutan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk kepentingan guru,”akui Burhanudin, Senin (14/9)

Berdasarkan kesepakatan, setiap guru mengumpulkan uang sebesar Rp 100 ribu. Uang yang dikumpulkan itu, katanya, akan digunakan untuk proses pengurusan selama di Kota Kabupaten. Sehingga menurutnya, sebenarnya, tidak perlu dipersoalkan, karena apa yang dilakukan itu sudah merupakan kesepakatan bersama.

“Mungkin saja ada guru yang merasa keberatan sehingga mempersoalkan kesepakatan itu. Tapi itu sudah diselesaikan. Jadi tidak ada persoalkan lagi,”ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan, pengawas pendidikan Kecamatan Leihitu diduga melakukan pemerasan kepada sejumlah guru. Hal ini diungkapkan salah satu guru yang enggan menyebutkan namannya, beberapan waktu lalu

Dia mengungkapkan, sejumlah pengawas di Kecamatan ini sering melakukan pungutan kepada para guru di setiap proses pengurusan sertifikasi. Setiap guru katanya, diminta mengumpulkan uang sebesar Rp 150 ribu ribu kepada pengawas. Dengan alasan untuk biaya transportasi dalam pengurusan semua berkas di dinas Malteng.

‘’Awalnya memang kami maklumi. Karena sebelumnya itu hanya Rp 100 ribu, tapi sekarang, sudah tambah Rp 50 ribu. Sehingga sudah Rp 150 ribu. Bayangkan saja, di Kecamatan Leihitu ada sekitar 35O guru yang mendapatkan sertifikasi. Lalu kalau satu guru kumpul uang Rp 150 ribu, berarti sangat besar . Ini yang menurut saya sudah termasuk pemerasan karena uang sangat banyak yang mereka dapat dari kita,’’ungkapnya.

Belum lagi katanya, untuk proses tanda tangan berkas harus membayar Rp 25 ribu kepada para pengawas. Membuat sejumlah guru kecamatan Leihitu merasa kesal karena harus membayar berulang-ulang guna mendapatkan sertifikasi tersebut.

‘’Ini sudah sangat kelewatan menurut Saya. Kita mengerti mereka tetapi justru semakin hari menjadi-jadi. Pengawas ini sudah rasa enak. Apalagi sekarang ini satu tahun kan sudah 3 kali dapat sertifikasi jadi pasti dapat uang banyak. Padahal, dalam peraturan yang baru, semua pengurusan berkas administrasi apapun itu sudah dikembalikan kepada masing-masing sekolah. Lalu uang yang kita kumpul ini untuk apa saja,’’tanya guru ini .

Ia menuturkan, yang namanya proses pemberkasan sertifikasi atau pengurusan lainnya tidak lagi melewati pengawas secara ofline lagi. Melainkan melalui operator sekolah untuk mengirim berkas secara online ke dinas mau pun ke pusat. Sehingga menurutnya, tidak ada lagi alasan pemungutan uang dari guru untuk mengurus berkas sampai ke kota kabupaten.
(LAM)

 

Comment