by

KPK Desak Kapolda Evaluasi Kapolres MBD

Ambon, BKA- Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Koalisi Pencari Keadilan (KPK) mendesak Kapola Maluku, Irjen Pol. Baharuddin Djafar, segera mengevaluasi Kapolres Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), AKBP Budi Adhi Buono.

Desakan tersebut disampaikan KPK, saat melakukan konfrensi pers di Caffé Cindirela, Kamis (27/8). Mereka menduga, dalam menjalankan tugasnya, Buono tidak mendukung program pembangunan nawacita Presiden Joko Widodo.

Padahal program nawacita Presiden Joko Widodo tersebut, sangat fundamental bagi percepatan pembangunan pada daerah Terluar, Tertinggal dan Terbelakang (3T), seperti di Kabupaten MBD, agar masyarakat dapat merasakan pembangunan, lebih khusus pada bidang infrastruktur.
Memang untuk mengimplementasikan program tersebut di masa pandemi Covid-19 ini, sulit dilakukan bila tidak mendapat dukungan dari seluruh instrumen pemerintahan, termasuk pihak kepolisian di wilayah kabupaten itu. Terutama dalam memberikan kemudahan, agar pembangunan infrastuktur dapat berjalan secara maksimal, tanpa mengabaikan regulasi sebagai dasar pijakan dalam melakukan pembangunan.

Wakil Ketua DPC GMNI Ambon, Jhon Lennon Solissa, mengatakan, Kebupaten MBD merupakan bagian dari daerah 3T. Sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi Maluku, maupun Pemerintah Kabupaten MBD, termasuk pihak Polres MBD, agar sama sama-sama fokus dalam pembangunan di daerah bertajuk Kalwedo itu.

“Artinya, Polri merupakan mitra dari pemerintah yang wajib untuk mendukung setiap program pemerintah. Oleh sebab itu, saya menegaskan sekali lagi, bahwa jangan mempersulit proses pembangunan yang sementara berjalan di MBD saat ini. Misalnya, kalau ada investor atau pengusaha yang ingin membangun MBD, tolong pihak Polri bersama Pemda saling mendukung, guna memudahkan semua prosesnya. Itu demi pembangunan MBD yang lebih baik lagi. Bukan justru sebaliknya,” tandas Solissa.

Sementara itu, Ketua KAMMI Kota Ambon, Ahmad Firdaus Mony, menyentil soal maraknya perjudian di Kabupaten itu. Seperti, judi sabung ayam maupun togel. “Jika perjudian di Kabupaten MBD ini tidak diberantas, maka akan memutuskan proses pendidikan budaya bagi generasi yang akan datang,” terangnya.

Untuk itu, Mony meminta agar Kapolda Maluku lebih tegas lagi untuk meminta Kapolres MBD untuk berupaya memberantas judi togel maupun sabung ayam di wilayah hukumnya. “Kami merasa, perjudian ini akan menjadi satu penyakit di masyarakat, yang tentu sama sekali tidak mendidik, khususnya bagi generasi MBD,” kata Mony

Ditambahkan oleh Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw, kalau kehadiran mereka selaku kaum mudah adalah untuk mencari keadilan berdasarkan situasi dan perkembangan yang ada di Kabupaten MBD.

Selain itu, katanya, khusus terkait program pemerintah pusat, mesti dilakukan dengan baik ditingkat daerah. Bukan sebaliknya, mengabaikan bahkan memperhambat.

“Hari ini, kami tergabung dalam KPK, untuk melihat situasi di 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku, terkhususnya di MBD. Saya lebih fokusnya soal infrastruktur, karena sesuai dengan progam yang kemudian sampaikan oleh Presiden RI di masa periode ke-2 lebih di khususkan ke daerah 3T. Secara otomastis, MBD merupakan salah satu daerah yang harus diperhatikan. Harus ada partisipasi penuh semua elemen di Kabupaten MBD. Dalam hal ini, saya mempertegas kepada Kaplores MBD untuk melakukan langkah-langkah opjektif atau strategis untuk mendukung program nawacita ini, supaya pembangunan berjalan dengan baik, kemudian bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat MBD. Saya tegas sampaikan ini, karena pembangunan infrastruktur sangat penting,” tegas Rumbow.

Jika Kapolres MBD tidak menggubris apa yang mereka sampaikan, maka Rumbow meminta agar Kapolda Maluku segera melakukan evaluasi terhadap yang bersangkutan. Hal itu diakukan agar proses pembangunan di MBD tidak terhambat.

“Kalau tidak ada inisiatif dari pihak Kapolres, maka dugaan kita benar. Bahwa pak Kapolres mengiyakan program nawacita itu. Kita terima laporan, ada beberapa pengusaha yang kemudian ingin turun ke MBD untuk membuka lahan kerja, tapi justru diperhambat oleh berbagai oknum. Kita menduga, kalau pak Kapolres tidak ada kerja sama dengan Pemda, bisa saja pak Kapolres turut ada dalam lingkaran tersebut. Ini yang perluh dievaluasi oleh Pak Kapolda Maluku. Kita akan terus pantau. Jika terus begini, kami tidak segan-segan untuk mengambil langkah tegas pada level yang lebih tinggi,” tegas Rumbow.

Atas berbagai hal yang disampaikan itu, maka secara tegas KPK menyampaikan beberapa pernyataan sikap, yakni, mendesak Kapolda Maluku untuk memerintahkan Kapolres MBD melaksanakan program nawacita Presiden Joko Widodo di MBD pada Bidang Infrastruktur, meminta Kapolres MBD untuk mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo terkait pembagunan infrastrukur di Kabupan MBD. Meminta dan mendesak Kapolres MBD dalam menegakan aturan harus memperhatikan dan mempertimbangkan situasi Covid-19 yang merajalela, mendesak Kapolres MBD untuk tetap mengedepankan kepentingan umum terkait pembagunan Infrastruktur di Kabupaten MBD.

Dalam pernyataan sikap tersebut, KPK juga mendesak Polres MBD untuk bersikap netral dalam proses Pilkada 2020. Mereka juga meminta dan mendesak Kapolres MBD untuk memberantas judi sabung ayam dan togel di kabupaten itu tanpa pandang bulu.

Mereka berharap, apa yang telah disampaikan itu dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak Polda Maluku. Pasalnya, jika permintaan mereka tidak digubris, mereka pasti akan melakukan aksi ke tingkat yang lebih tinggi. (LAM)

Comment