by

Larangan Mudik Beri Dampak Negatif

Perputaran Uang dari Kota ke Desa Menurun

Ambon, BKA- Larangan mudik lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah atau 2020, resmi dikeluarkan Pemerintah sejak 24 April 2020, untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Namun dibalik kebijakan larangan mudik itu, ternyata ada dampak yang besar terhadap perekonomian di setiap daerah, termasuk Provinsi Maluku.

Salah satu pengamat ekonomi asal Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Valdy Rijoli, mengatakan, kebijakan larangan mudik lebaran memberikan dampak yang bersifat negatif bagi perekonomian.

“Karena pertama, budaya mudik akan menciptakan peningkatan perputaran uang yang besar dan cepat (velocity of money) di daerah. Karena biasanya, masyarakat yang mudik akan membawa sejumlah uang yang cukup besar ke daerahnya, sehingga akan mengakibatkan perpindahan uang dari kota besar ke daerah lain yang memiliki skala ekonomi kecil. Perpindahan uang atau kekayaan ini akan mengakibatkan redistribusi ekonomi yang dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah, akibat meningkatnya konsumsi rumah tangga di wilayah tersebut, terutama karena momentum lebaran,” jelasnya kepada BeritaKota Ambon, kemarin.

Yang kedua, sambungnya, biasanya tradisi mudik akan memberikan dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan transportasi umum.

Perbaikan infrastruktur ini, jelasnya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada masa mudik saja, tetapi juga setelahnya.

“Hanya saja dalam kondisi pandemi seperti ini, pertimbangan ekonomi untuk sementara harus ditahan dan tetap mengedepankan alasan kesehatan. Karena jika kondisi ini terus berlanjut, akan mengakibatkan ketidakpastian (uncertainty) dalam perekonomian, sehingga menyulitkan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat,” tuturnya.

Dia berharap, larangan mudik akan menekan mobilitas penduduk, sehingga memutus rantai penyebaran virus corona.

Sementara jika dilihat dari pertubuhan ekonomi Provinsi Maluku Triwulan I Tahun 2020, tumbuh lebih tinggi dari nasional.

Bank Indonesia Provinsi Maluku mencatat, perekonomian Provinsi Maluku tumbuh positif, tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I 2020 yang tercatat tumbuh 4,01 persen (yoy), meski masih lebih rendah dibandingkan Triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar 4,73 persen (yoy).

Pada Triwulan I 2020, pertumbuhan ekonomi Maluku lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,97 persen (yoy).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan positif. Konsumsi LNPRT dan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh masing-masing sebesar 7,66 persen (yoy) dan 3,36 persen (yoy), didukung oleh perbaikan pendapatan dan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Maluku, serta terjaganya inflasi bahan pokok.
Kinerja LU Konsumsi LNPRT sangat dipengaruhi oleh konsumsi organisasi sosial, organisasi kesehatan, serta organisasi keagamaan di Maluku. Pasca meluasnya Covid-19 di Indonesia, terdapat berbagai aktivitas sosial yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Maluku.

“Aktivitas ini berupa pemberian bantuan dibidang kesehatan, terutama kepada institusi rumah sakit di Maluku. Selain itu, aktivitas sosial berupa pemberian bantuan bahan pokok kepada masyarakat terdampak Covid-19 juga meningkat. Konsumsi LNPRT diperkirakan tetap tinggi disepanjang masa pandemi Covid-19. Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat ditopang oleh belanja operasional, terutama untuk operasional pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasional APBD Provinsi Maluku memiliki pangsa lebih dari 95 persen atau mencapai Rp272 miliar. Konsumsi Pemerintah juga ditopang oleh belanja pemerintah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku, Noviarsano Manullang, di Ambon.

Selanjutnya, Konsumsi Rumah Tangga (RT) juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,28 persen (yoy) pada Triwulan I 2020. Kinerja konsumsi RT yang meningkat terutama ditopang oleh konsumsi makanan dan minuman, konsumsi akomodasi, dan konsumsi transportasi. Penyebaran Covid-19 di Maluku baru dirasakan pada akhir Maret 2020, sehingga belum berdampak signifikan terhadap konsumsi masyarakat Maluku Triwulan I 2020. Permintaan dari masyarakat yang tinggi juga tercermin dari aktivitas perdagangan antar daerah ke Maluku, terutama perdagangan bahan pokok yang didatangkan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja ekonomi ditopang oleh LU Pengadaan Listrik dan Gas, yang tumbuh 7,82 persen (yoy) pada Triwulan I 2020. Kinerja LU ini ditopang oleh tingginya aktivitas pembangunan proyek kelistrikan di Maluku, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Desa Namlea, Kabupaten Buru, dengan kapasitas produksi listrik hingga 10 MW. Proyek ini merupakan rangkaian dari 15 proyek kelistrikan pendukung pembangunan program 35.000 MW yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, dan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan listrik di daerah 3T.

Selanjutnya, kinerja ekonomi Maluku juga ditopang LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mampu tumbuh 6,92 persen (yoy), sejalan dengan tingginya permintaan terhadap fasilitas jasa kesehatan di Maluku, sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga berupaya meningkatkan pasokan APD, hand sanitizer, serta masker yang berdampak pada tingginya aktivitas ekonomi pada LU ini. Tingginya aktivitas pemeriksaan kesehatan oleh masyarakat juga turut menopang kinerja LU ini.

“Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Maluku 2020 tetap positif. Ekonomi Maluku pada Triwulan II 2020 diperkirakan masih akan dibayangi oleh dampak Covid-19. Adapun, beberapa LU yang terdampak adalah LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Industri Pengolahan. Sedangkan dari sisi permintaan, dampak Cvid-19 akan membatasi Konsumsi RT serta Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB),” tutup Manullang. (KJH)

Comment