by

Lima Tahun Kemenag Belum Bayar Selisih Tukin

Ambon, BKA- Sudah sekitar lima tahun, terhitung sejak Oktober 2015 hingga 2020, selisih Tunjangan Kinerja (Tukin) ratusan Guru Agama Kristen Protestan di Maluku belum dibayar Kementerian Agama (Kemenag) Maluku, termasuk di Kota Ambon.

Terkait hal itu, Kasi Pembimas Kristen Kemenag Kota Ambon, Remon Ontarola, mengatakan, pihaknya akan membayar, jika anggarannya sudah dikucurkan dari pusat.

Hal itu berbeda dengan Guru Agama Islam yang selisih tunjangan kinerjanya sudah dibayar sejak 2018 lalu.

Anehnya lagi, selisih tunjangan kinerja untuk Guru Agama Kristen Protestan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sudah dibayar pada 2019 lalu. Sementara untuk Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, belum dibayar.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah Guru Agama Kristen di Kota Ambon, Senin (31/8), menuturkan, sejauh ini yang belum dibayar adalah selisih tunjangan kinerja. Bukan tunjangan kinerja normal. Selisih ini dari nilai nominal gaji sertifikasi guru, dan itu sudah diatur didalam petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.

“Jadi yang kami harapkan adalah pembayaran selisih tunjangan kinerja dari bulan Oktober 2015 sampai tahun 2020 ini,” kata belasan Guru Agama Kristen Protestan, pada awak media.

Menurut para Guru Agama Kristen Protestan ini, mereka sudah pernah melakukan pertemuan resmi dengan Kepala Seksi Bimas Kristen, Remon Untarola dan juga bendahara, Marsya Mahakena, untuk membahas mekanisme pembayaran selisih tunjangan kinerja tersebut.

Pertemuan itu dilakukan dengan Guru Agama Kristen Protestan dari tingkat SD, SMP, dan SMA, serta pengawas yang memiliki NIP Kementerian Agama.

Bahkan dari hasil pertemuan itu, para guru kemudian diminta untuk membuat fortofolio dari bulan Oktober 2015 hingga 2020. Sayangnya, fortofolio itu telah dibuat, namun selisih tunjangan kinerja tak kunjung dibayarkan.

“Kita disuruh buat fortofolio dari bulan Oktober tahun 2015 sampai tahun 2020, dan kami sudah membuatnya. Tapi kok belum dibayar juga. Kami tidak tahu kendalanya apa. Padahal selisih tunjangan kinerja merupakan hak guru yang harus dibayar. Kami sudah bekerja keras menjalankan tugas, tapi hak kami belum juga direalisasikan,” tandas mereka.

Mengenai informasi itu, Ontarola mengaku, keluhan yang disampaikan para guru itu benar, kalau pihaknya sudah melakukan pertemuan dan meminta untuk membuat fortofolio.

Namun semuanya tinggal menunggu kucuran anggaran dari pusat untuk nantinya akan dibayar. “Anggaran ini belum turun. Prinsipnya, kalau anggaran sudah ada, kami tinggal siap bayar dan tanggung jawab kita hanya mengirimkan data penerimnya saja, tapi proses pembayarannya harus tunggu anggaran dulu,” tutupnya.
(RHM)

Comment