by

LIRA Akan Lapor Kajari Malteng ke Kajati

Ambon, BKA- Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating, berencana melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Malteng), Juli Isnur, ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zego, dalam waktu dekat.

Rencana pelaporan itu dilakukan LIRA Maluku, karena menilai Kajari Malteng tidak konsisten untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Irigasi Sariputih di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Hal itu terlihat dari lambatnya pengusutan kasus yang telah menyeret lima orang tersangka itu, yakni, Meggy Samson selaku Kabid Pengembangan Sumber Daya Air Dinas PU Maluku, Benny Liando selaku salah satu rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ahmad Litiloly, Pembantu PPK Marcus Tahya dan Jonas Latupeirissa selaku rekanan.

Menurut Sariwating, Kabupaten Maluku Tengah tidak termasuk dalam daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada, sehingga penanganan kasus yang ditangani Kejari Malteng harus dituntaskan. Apalagi lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Irigasi Sariputih sampai kini tidak dilakukan penahanan.

“Meski para tersangka sudah mengembalikan kerugian negara sesuai hasil audit alhi dari Poltek, sebesar Rp.800 juta lebih, akan tetapi proses hukum terhadap kasus tersebut harus dituntaskan,” ungkap Sariwating, ketika menghubungi koran ini, Selasa (25/8).

Jelas dia, Kajati Maluku sebaiknya melakukan evaluasi terhadap Kajari Malteng, karena lambat dalam menangani kasus tersebut. “Pokoknya dalam waktu dekat, saya akan laporkan Kajari Malteng ke Kajati Maluku. Saya mau penanganan kasus ini cepat dituntaskan sampai ke pengadilan,” tandas Sariwating.

Terpisah, Kajari Malteng, Juli Isnur yang dikonfirmasi Beritakota Ambon, melalui pesan pendek WhatsApp, Selasa 20 Agustus 2020, sekitar pukul 16.35 WIT, terkait progres penyidikan kasus Irigasi Sariputih dan kapan dilakukan penahanan terhadap para tersangka, tidak merespon pesan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kasi Intel Kejari Malteng, Karel Banito, kepada wartawan mengaku, proses penyidikan kasus dugaan korupsi saluran Irigasi Sariputih sampai kini sedang dalam pengumpulan bukti-bukti untuk diserahkan ke BPKP Perwakilan Maluku, guna dilakukan perhitungan nilai kerugian negara.

“Kita saat ini sedang kumpulkan bukti-bukti tambahan untuk dilimpahkan berkas perkara ini ke BPKP, untuk dilakukan perhitungan audit,” jelas Benito, ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (26/2) lalu.

Didalam agenda pengumpulan bukti-bukti tersebut, jaksa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan. Misalnya terhadap anggota PPK, dan saksi-saksi lain yang punya kaitan langsung dengan perkara ini.

“Ada saksi-saksi yang kita panggil diperiksa itu, semuanya sudah pernah diperiksa sejak awal penyelidikan. Kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu guna melakukan pengembangan dalam kasus ini, serta untuk melengkapi berkas perkara ini supaya diserahkan ke BPKP,” tandasnya.

Untuk diketahui, tim penyidik Kejari Malteng sebelumnya menjerat lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Seram Utara Kobi Tahun 2017 senilai Rp 2 miliar lebih.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan ekspos oleh tim Kejari Malteng, beberapa waktu lalu.

Kasi Intelijen Kejari Malteng, Karel Benito, mengatakan, penetapan kelima tersangka setelah tim menemukan adanya indikasi korupsi yang merugikan negara.

“Ada indikasi korupsi dalam kasus ini sehingga mereka telah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Benito melalui telepon selulernya, 27 Desember 2019 lalu.

Sementara sumber di Kejari Malteng mengungkapkan, berdasarkan hitungan ahli Poltek Negeri Ambon, kerugian negara dalam proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Seram Utara Kobi sebesar Rp 800 juta lebih. Namun untuk memperkuat hitungan ahli itu, jaksa akan meminta BPKP Perwakilan Maluku untuk menghitungnya lagi.

“Kita akan meminta BPKP untuk menghitungnya kembali agar memperkuat hasil penghitungan ahli Poltek,” kata sumbertersebut.

Data yang dihimpun Koran ini, proyek saluran irigasi di Desa Sariputih merupakan milik Dinas PU Provinsi Maluku, yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih. Namun hingga kini belum bisa dimanfaatkan, karena belum selesai dikerjakan. Padahal anggaran telah dicairkan 100 persen. (SAD).

Comment