by

LIRA Kantongi Bukti Baru Proyek BWS

Ambon, BKA- LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku kembali menemukan bukti baru terkait kasus Air Bersih di Negeri Halong senilai Rp 2,7 miliar milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Proyek amburadul yang pernah dilaporkan ke Kejari Ambon ini, akan kembali dilaporkan ke Kejati Maluku.

“Kita punya bukti baru, terkait kasus Air Bersih di Negeri Halong yang sempat heboh di tahun 2016 lalu. BWS dan kontraktor harus diseret ke pengadilan. Makanya LIRA Maluku akan kembali melaporkan kasus ini ke Kejati Maluku,” ungkap Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, kepada BeritaKota Ambon, Minggu (23/8).

Bukti baru itu, beber Sariwating, berupa satu unit bangunan vital berukuran 8 kali 10 meter persegi, yang berhasil ditemukan bersama warga pada Jumat (21/8).

Dikatakan vital karena perangkat tenaga surya berupa solar cell yang berfungsi menggerakan tekanan supaya air bisa dipompa menuju bak yang terletak diatas bukit itu, telah keropos layaknya besi tua.

“Fisik dari bangunan tersebut terlihat suda keropos. Alat-alat vital berupa panel-panel yang sudah berkarat layaknya besi tua,” tukasnya.

Meski bak penampung sudah tersedia, namun bukan air bersih yang diperoleh warga. Melainkan air yang berwarna agak kekuningan, karena titik pengeboran dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sehingga ketika airnya dipompa, terjadi perembasan.

“Sistim perencanaan yang tidak profesioanal, sehingga proyek ini dikerjakan asal-asalan. Selain pembangunan bak dan proses pengeboran, ternyata ada bukti baru yang kami temui. Dan kami yakin, belum banyak orang yang mengetahui adanya bukti itu,” tandas Sariwating.

Menurutnya, kasus proyek air bersih ini sudah mulai redup dan dilupakan masyarakat. Bahkan DPRD Kota Ambon sendiri pernah melakukan tinjauan lapangan ke lokasi proyek.

Tapi kasus ini tidak ditelusuri oleh anggota DPRD periode saat itu sesuai fungsi pengawasan. “DPRD pernah tinjau proyek ini, tapi tidak ada hasil yang bisa diharapkan. Padahal kalau serius untuk diproses, bisa diduga telah terjadi kerugian anggaran yang menjurus kepada tindak pidana korupsi,” beber dia.

Sebelumnya, lanjut dia, kasus ini pernah dilaporkan ke Kejari Ambon dan sudah pernah dilakukan pulbaket/puldata. Bahkan saat itu, Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat, telah menerbitkan Surat Perintah Tugas (Sprintug) kepada Kasi Intel, La Ode Amili, untuk lakukan proses atas kasus ini.

Namun lagi-lagi, tidak ada niat baik dari aparat Kejari untuk bisa tuntaskan kasus ini. “Proyek air bersih ini mendapat dana APBN tahun 2016 senilai 2,7 miliar yang ditangani BWD Maluku, dengan
Satker Jance Pabisa dan PPK Guntar Maha, memang sarat dngan kecurangan. Hal itu bisa dilihat dari fisik pembangunan proyek itu sendiri,” imbuhnya.

Dikatakan, proyek ini dkerjakan oleh Banjar Nahor, dibawah bendera PT Azril Perkasa dengan Direktur Sugeng Haryanto alias Tanjung. Dan bisa dipastikan proyek ini telah gagal dan mubazir.

Sementara Pemerintah Pusat telah bersungguh-sungguh menyediakan anggaran yang begitu besar untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja, tidak ada manfaat yang didapat. Sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab atas amburadulnya proyek tersebut. Yakni selain kontraktor, jajaran BWS Maluku juga harus diproses hukum hingga ke pengadilan.

“Kami akan laporkan kasus ini ke Kejati Maluku, seraya minta supaya kasus ini menjadi prioritas penanganannya. Karena selain sudah merugikan keuangan negara, masyarakat juga tidak bisa menikmati air bersih sebagai sumber kehidupan,” tutup Sariwating. (UPE).

Comment