by

LKPJ 2019 Disampaikan Melalui Video Conference

Ambon, BKA- Didampingi Asisten Satu Setda dan Pimpinan OPD lingkup Pemkab Seram Bagian Timur (SBT), Bupati Abdul Mukti Keliobas, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggun Jawaban (LKPJ) Tahun 2019.

LKPJ itu disampaikan Bupati SBT pada papat paripurna ke-2 masa persidangan kedua tahun 2020, yang dilaksanakan secara virtual menggunakan video conference, Rabu (8/7).

Keliobas yang mengikuti paripurna itu secara video conference dari Pendopo Bupati SBt itu mengungkapkan, anggaran pembangunan SBT tidak hanya bersumber dari APBD kabupaten saja, tapi juga bersumber dari APBD Provinsi Maluku maupun APBN.

“Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya meminta perhatian serius dari pemprov dan pempus, agar Kabupaten SBT juga harus diprioritaskan dalam alokasi anggaran pembangunan.
Oleh karena itu, saya selalu percaya dan berbesar hati, bahwa dengan dukungan DPRD Kabupaten SBT, berbagai kendala pembangunan di daerah ini dapat kita atasi bersama. Dengan demikian, harapan dan cita-cita kita untuk membangun Kabupaten SBT yang sejahtera, mandiri dan bermartabat, dapat terwujud,” tutup Keliobas.

Usai mendengarkan penyampaian LKPJ yang disampaikan Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau, menyampaikan sejumlah kritikan dan saran dari sejumlah Anggota DPRD kabupaten itu.

Sekertaris Fraksi Pembangunan Demokrasi Nasional (PDN) DPRD SBT, Fathul Kwairumartu, mengatakan, Kecamatan Kelmury hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya dari pihak PLN.

“Sekali lagi saya sampaikan bahwa tentang PLN. Hingga detik ini, belum ada perhatian serius dari Pemerintah Daerah ke Kecamatan Kilmury,” ungkap Fathul.

Sebagai representasi dari perwakilan masyarakat Kecamatan Kilmury, Fathul mengatakan, semua kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada di kecamatan maupun desa, baik terkait PLN maupun infrastruktur lainnya.

“Saya berharap, perhatian serius dari pemerintah agar masyarakat juga bisa merasakan bentuk dari kehadiran pemeritah, dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.(LAN)

Comment