by

LPJ Gubernur 2019 Diterima DPRD

Ambon, BKA- Delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019, untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Namun tidak diterima begitu saja. Masing-masing fraksi, yang terdiri dari F-PDI Perjuangan, F-Partai Golkar, F-Gerindra, F-PKS, F-Hanura, F-Demokrat, F-Pembangunan Bangsa dan F-Perindo Amanat Berkarya (PAB), memberikan catatan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 itu.

Catatan itu disampaikan dalam Kata Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Maluku, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Selasa (8/9).Usai memimpin rapat, Sairdekut mengatakan, DPRD secara kelembagaan dan politik telah memberikan persetujuan melalui pendapat akhir delapan fraksi, terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku tahun anggaran 2019

“Sebagaimana disepakati, kita usahakan sebelum reses, LPJ ini telah disahkan. Puji Tuhan, agenda ini telah selesai dan delapan fraksi memberikan persetujuan untuk Ranperda Pertanggungjawab APBD 2019 disetujui,” jelas Sairdekut.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, memberikan apreseasi kepada fraksi-fraksi yang telah memberikan saran, masukan maupun berbagai catatan, dalam upaya pembobotan produk hukum tersebut.

“Saya ingin memberikan apreseasi, karena dari awal saya mengikuti semua pandangan fraksi-fraksi, dan masukan, saran, dan saya ikuti dengan saksama,” jelas gubernur.

Memang akuinya, sebagai manusia biasa, pemerintah tidak sempurna. Namun dia yakin, pimpinan dan anggota DPRD Maluku akan terus mengawal dan mendukubg setiap kebijakan serta keputusan-keputusan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun daerah, khususnya di masa pandemi Covid-19. (RHM)

Comment