by

Maluku Terancam Krisis Pangan

Ambon, BKA- Ancaman krisis kebutuhan pokok bukan hanya dialami masyarakat tiga kabupaten Pulau Seram saja, yakni, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Tengah (Malteng). Tapi juga menerpa masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).

Masalah yang dihadapi sama. Yakni, masalah akses transportasi. Kalau di Pulau Seram, kendalanya ada pada kerusakan sejumlah jalan dan jembatan, sehingga distribusi kebutuhan pokok terganggu. Sedangkan untuk KKT dan MBD, disebabkan oleh masalah akses transportasi laut.

Masalah distribusi kebutuhan pokok melalui distribusi laut, juga dihadapi oleh masyarakat Pulau Banda, Kabupaten Malteng serta Kabupaten SBT, tepatnya di Kecamatan Werinama, Kota Bula, Teor dan Kesui.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yemias, mengungkapkan, kalau masalah transportasi ini tidak segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten setempat, maka berpeluang menimbulkan krisis pangan. Bukan hanya pangan, obat-obatan juga demikian.

“Kami baru saja melakukan koordinasi distribusi bahan pokok, pada beberapa kawasan di Maluku, sebagian di SBT, Malteng dan MBD. Sedangka di KKT mengalami kelangkaan ketersedian obat-obatan,” ujarnya.

Khusus untuk Kabupaten SBT, Komisi III telah meminta pihak Pelni melayani distribusi logistik bahan pokok. “Itu sudah terbantu dengan kapal KM Sabuk Nusantara 106,” akuinya, di rumah rakyat Karang Panjang, Kamis (2/7).

Untuk Kabupaten MBD, kata politisi Partai Golkar ini, kesulitan bahan pokok sudah mulai dirasakan masyarakat yang berada di wilayah Pulau Damer dan beberapa wilayah lainnya.

Namun, katanya, Kadis Perhubungan MBD telah berjanji, bahwa akan ada dua kapal yang membawa logistik bagi masyarakat yang ada disana, yakni, KM Mitra Papua dan KM Liberti.

“Menurut koordinasi kami dengan Kadis Perhubungan MBD, nanti untuk semua pulau-pulau di MBD akan disinggahi kedua kapal tersebut. Mudah-mudahan itu terwujud. Sebab faktnya, setelah mendapat informasi dari pelaku usaha, kalau sampai dengan hari ini ada beberapa pulau seperti, Marsela dan Kroin, yang meminta kepada pemerintah, kalau boleh ada kebijakan agar kapal-kapal yang mengangkut logistik kesana,” bebernya.

Untuk ketersediaan obat-obatan, lanjut Yermias, khusus di KKT tepatnya di ibukota kabupaten, Saumlaki, per hari ini, Kamis (2/7), sudah mulai mengalami kesulitan atau kekurangan obat disejumlah apotik maupun toko obat.

“Saya juga ditelepon salah satu pengusaha apotik, yang meminta, kalau boleh ada kapal yang bisa mengangkut kebutuhan logistik untuk kesempatan pertama ini ke kawasan itu. Karena di Saumlaki, ketersediaan obat-obatan di apotik sudah mulai menipis. Sebab sejak pandemi Covid-19, sudah tidak ada pasokan obat-obatan yang masuk di KKT,” jelasnya.

Untuk itu, Komisi III telah berkoordinasi dengan mitra, agar secepatnya kapal-kapal yang disediakan dapat diberangkatkan hanya khusus untuk mengangkut logistik. Bukan penumpang.

Mudah-mudahan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kapal-kapal yang akan mengangkut logistik itu sudah bisa diberangkatkan.

Memang, katanya, untuk memberangkatkan kapal perintis yang akan mendistribusikan sembako dan obat-obatan itu memiliki kendala, diantara, sesuai edaran Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), bawa protokol kesehatan itu wajib bagi setiap keberangkatan kapal, diantaranya, melakukan rapid test terhadap seluruh ABK.

Tentu saja hal itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, mengingat ABK yang diterjungkan ke kapal terbilang banyak. Apalagi Pelni sendiri tidak menyediakan anggaran rapid test.

Untuk itu, Komisi III akan segera melakukan koordinasi dengan Sekda Maluku selaku Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, agar sama-sama mengambil kebijakan untuk segera melakukan rapid test kepada seluruh ABK. Sehingga proses pemberangkatan kapal logistik dapat segera diberangkatkan.

“Memang sudah ada edaran dari beberapa kepala daerah, antara lain, Bupati Maluku Tenggara (Malra) dan MBD, soal pelabuhan-pelabuhan dikawasan kedua kabupaten itu, tidak membatasi kapal logistik atau kapal yang mengangkut kebutuhan logistik. Sehingga mudah-mudahan, kalau diijinkan kami juga akan koordinasi dengan Kadis Perhubungan KKT dan MBD, agar sedapatnya kapalnya dapat diijinkan ke sana dengan catatan tidak mengangkut penumpang, karena Ambon masuk dalam zona merah,” pungkasnya.(RHM)

Comment