by

Masuk Ambon Harus Punya Suket

Ambon, BKA- Dengan diberlakukannya Perwali nomor 16 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Aktivitas Usaha dan Moda Transportasi dalam Penanganan Covid 19, masyarakat Kabupaten Maluku Tengah harus menggunakan Surat Keterangan (Suket) saat masuk ke wilayah kota Ambon.

Suket tersebut berlaku untuk masyarakat Maluku Tengah yang ada di kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat. Suket ini bisa diperoleh masyarakat di puskesmas sekitar, untuk nantinya ditunjukan beserta KTP saat hendak masuk wilayah kota Ambon.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, warga yang akan masuk ke kota Ambon cukup menunjukan suket beserta identitas diri seperti KTP kepada tim gabungan yang berada pada titik pemeriksaan.

Pasalnya, Pemerintah Kota akan memperketat pembatasan aktivitas masyarakat yang masuk ke Ambon pada tiga titik lokasi yakni di Passo, Hunuth dan Laha.

“Semua itu dipantau tim pengendali dan akan memberlakukan seluruh persyaratan Perwali nomor 16 tahun 2020 secara ketat, untuk arus masuk orang yang ke Ambon,” ungkap Louhenapessy kepada wartawan, di ruang ULA Balaikota Ambon, Sabtu (6/6).

Menurutnya, tak hanya bagi warga Maluku Tengah saja, dengan pelaksanaan Perwali tersebut para pedagang yang ada juga diwajibkan memiliki Suket dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon.

“Bagi pedagang, harus ada surat keterangan dari kepala Indag Kota Ambon. Keluar masuk protokol kesehatan tetap berlaku, seperti tes suhu, pakai masker dan semua administrasi itu diperhatikan,” tuturnya.

Sementara untuk ASN, sebutnya, baik yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan instansi vertikal cukup menunjukan kartu identitas diri. Dan untuk pegawai swasta harus dengan menunjukan surat ijin dari pimpinan.

“Bagi ASN di provinsi, kota dan instansi vertikal cukup menunjukkan kartu identitas diri. Dan pegawai swasta cukup dengan surat ijin dari pimpinan perusahannya, apakah jelas dan benar mereka bertugas di luar ataukah berdomisili di wilayah kota Ambon,” terangnya.

Politisi Golkar ini menilai, pelaksanaan Perwali tersebut akan dilaksanakan dengan maksimal oleh Gugus Tugas yang nantinya pada setiap pos akan ada tim yang terdiri dari 12 hingga 15 orang.

“Ini akan dilaksanakan secara ketat tim Gugus Tugas kita yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Pol PP, dinas perhubungan, kesehatan serta BPBD. Untuk 1 posko kurang lebih 12-15 orang, dan bertugas mulai dari jam 05.30 sampai 21.00 WIT selama 14 hari,” beber dia.

Tak hanya itu, lanjut Louhenapessy, akan ada juga tim mobile yang akan berkeliling untuk memantau aktivitas yang ada di pasar, restoran, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan Perwali yang ada.

“Untuk tim mobile akan turun untuk melihat bagaimana pasar, restoran, fasilitas-fasilitas umum lain berjalan sesuai aturan atau tidak. Seluruhnya sudah dikoordinasi secara baik,” imbuhnya.

Dia menyadari, dengan pelaksanaan Perwali tersebut akan ada kekurangan. Akan tetapi, akan dibenahi lebih lanjut guna memastikan seluruh mekanisme dalam penanganan covid 19 dapat terlaksanan sesuai yang direncanakan.

“Ketika hari Senin (hari ini) mulai diterapkan, tentu ada kekurangan sana-sini. Kita akan lihat dan coba benahi, sehingga harapan kita di hari kedua semakin tegas dalam pelaksanaan. Termasuk mekanisme lama dari segi kesehatan tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya. (DHT)

Comment