by

Masyarakat Aru Demo Tolak LIN

Ambon, BKA- Solidaritas Anak Daerah Aru (Sadar) menggelar demo damai di depan Kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Aru. Mereka menolak M-LIN atau Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, Kamis (17/9).

Aksi yang digelar sekitar pukul 11.00 WIT tersebut dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan masyarakat Kabpaten Kepulauan Aru program Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terhadap LIN, yang dinilai tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.


Padahal, masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru mengharapkan kebijakan M-LIN dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

“Bagi kita, LIN sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab keunggulan komparatif Kepulauan Aru adalah sektor perikanan. Lantas kenapa Aru tidak diakomodir dalam LIN?” kata Jonias Galangggoga, yang merupakan salah satu orator pada aksi itu.

Namun setelah mengikuti secara saksama pemaparan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada dialog konsultasi publik secara virtual, yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku dengan topik “Grand Design Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional” pada 9 September 2020 lalu, katanya, secara tidak langsung sangat mengecewakan masyarakat Aru.

Karena, tambah dia, dalam rancangan cetak biru kebijakan M-LIN, kepulauan Aru tidak menjadi salah satu daerah fokus pengembangan perikanan. Tetapi hanya sebagai daerah pengumpul.

“Ini kan konyol. Secara secara langsung, kita (Aru) tidak dianggap apa-apa. Padahal dunia ini tahu, bahwa laut Kepulauan Aru merupakan surga bagi para pencari ikan. Pempus dan Pemprov harus jujur akui ini. Kenapa Maluku Tengah (Masohi) yang diakui. Aru tidak?” teriaknya, di depan Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey.

Kebijakan LIN, katanya, jangan dipolitisir. Jangan jadikan Kepulauan Aru sebagai sapi perah, yakni, sebagai daerah pengumpul ikan untuk selanjutnya dibawa ke industri perikanan yang ada di Pulau Ambon.

“Ini kebijakan tidak adil dan sangat diskriminatif. Menurut saya, sebagai daerah produsen ikan terbesar, Kepulauan Aru harusnya menjadi “the first point” dari kebijakan LIN, untuk mengakhiri praktik eksploitasi perikanan yang tidak adil, yang selama ini terjadi di Kepulauan Aru,” terangnya.

Selain itu, dalam grand design kebijakan M-LIN, belum terlihat secara jelas pendekatan praktis pengelolaannya seperti apa. Apakah dengan cara budidaya perikanan ataukah murni perikanan tangkap. Berapa besar dampak ekonominya bagi masyarakat dan bagi Pendapatan Asli Daerah.

“Ini mestinya dijelaskan secara terperinci, termasuk sampai kepada berapa persen nelayan dari total nelayan Maluku yang diberdayakan, baik dengan cara budidaya perikanan maupun perikanan tangkap,” tambahnya.

Perlu diketahui, lanjutnya, laut kepulaian Aru adalah “petuanan adat” milik masyarakat kepulauan Aru, sebelum Republik Indonesia berdiri. Sehingga pengambilan kebijakan nasional terkait pengelolaan sektor perikanan di laut kepulauan Aru, tanpa melibatkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan tindakan pembangkangan terhadap hukum adat masyarakat Kepulauan Aru.

“Jelas ini nampak. Dan kami anak-anak adat Aru, pemperintah dan pemangku adat, tidak akan tinggal diam. Kami akan terus bergerak untuk kebijakan LIN yang terkesan tebang pilih. Kalau seruan kami ini tidak di dengar pempus dan pemprov, maka langkah adat akan kami tempuh, yakni, men-sasi laut Arafura,” ancamnya.

Setelah melakukan orasi, para pendemo juga menyerahkan tuntutan mereka kepada Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey dan DPRD setempat.

Ada dua tuntan yang merekan sampaikan, yakni, pertama, Gubemur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku terkait kebijakan M-LIN, agar Kepulauan Aru Harus ditetapkan sebagai Ibu kota Lumbung Ikan Nasional (The Capital of the National Fish Barn) dan industri perikanan dibangun di Kepulauan Aru. Kedua, jika Kepulauan Aru tidak ditetapkan sebagai ibu kota Lumbung lkan Nasional (The Capital of the National Fish Barn) dan industri perikanan tidak dibangun di Kepulauan Aru, maka kami menolak M-LIN di Aru dan ‘SasiLaut Arafura” adalah fatwa adat yang pasti dilakukan oleh para tokoh adat Aru.

Usai menerima tuntutan pendemo, di pelataran Kantor Bupati dan , Sogalrey berjanji akan menindaklanjuti permintaan para pendemo tersebut.

“Kami akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti permintaan para pendemo ini. Baik di Pempus maupun provinsi. Kami tidak akan tinggal diam. Kita akan hadir untuk jawab permintaan masyarakat tentang LIN hari ini,” pungkas politisi PDI-P itu. (WAL)

Comment