by

Masyarakat MBD Diminta Pahami Situasi

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) meminta masyarakat untuk memahami situasi pandemik saat ini, dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) MBD, Fredy Ubro, mengungkapka, akhir-akhir ini masyakat MBD selalu mempertanyakan kinerja pemkab, terkait upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di kabupaten bertajuk Kalwedo itu.

Salah satunya, kata Ubro, terkait pembatasan akses transportasi laut maupun udara di MBD.

Saat ini, memang Pemkab MBD sudah masuk zona kuning, karena jumlah pasien Covid-19 mencapai 5 orang. Hal itu membuat Pemkab semakin berhati-hati, termasuk memperketat akses transportasi.

“Saya juga bingung dengan masyarakat MBD. Semua kebijakan yang diambil Pemda, entah itu baik dan buruk, tetap dinilai buruk saja. Tidak ada yang positif. Ini harus saya sampaikan, supaya masyarakat MBD bisa tahu dan pahami situasi hari ini di MBD. Bahwa apa yang kita lakukan itu, semuanya untuk kebaikan daerah kita. Tidak ada maksud lain di balik itu. Yang kita lakukan itu sesuai dengan intruksi Bupati MBD. Makanya, saya heran juga. Masih ada yang menilai kita begini dan begitu, apalagi sampai bilang ini kerja kepentingan,” ujar Ubro, Selasa (30/6).

Dia menuturkan, terkait akses transportasi laut, sudah tidak lagi diijinkan untuk mengangkut penumpang. Baik dari Ambon maupun Kupang.

Menurutnya, hanya kapal angkut logistik saja yang bisa masuk kabupaten tersebut. Itu pun harus dengan protokoler kesehatan.

Sementara untuk akses penerbangan, katanya, setiap satu minggu sekali, akses transportasi udara di buka. Dan itu di buka kepada semua masyarakat MBD, tanpa terkecuali.

“Semua itu kita lakukan, karena di Ambon, justru pasien semakin bertambah. Tidak mungkin kita buka akses laut untuk angkut penumpang. Karena itu, hanya logistik saja yang bisa jalan. Dan itu lancar, khusus itu. Hal yang sama juga kita perketat di bandara. Sepanjang mempunyai surat keterangan sehat atau hasil rapid test, maka pasti naik pesawat. Tidak ada yang memilah pejabat dan masyarakat. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Semua ini kita kerja sesuai aturan. Jangan hanya menilai negatif, tanpa tahu alurnya seperti apa. MBD ini kekurangan alat kesehatan. Karena itu, kita sangat takut dengan penyakit ini,” tuturnya.

Ubro meminta, masyarkat jangan kaitkan kerja Covid-19 dengan politik dan sebagainya. “Kita keluar daerah pun, pasti karantina. Misalnya, Pak Bupati. Tidak bisa kita ketemu. Pengurusan apapun itu, tetap tidak bisa ketemu Bupati untuk saat ini, karena beliau juga tahu itu. Jangan hanya menilai ikut suka. Itu tidak bagus,” pungkasnya. (LAM)

Comment