by

Memo Farrahdhiba, Rp 29 Miliar di KCP Aru Bobol

Ambon, BKA- Bukti-bukti untuk menjerat terdakwa utama dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU pembobolan uang BNI Cabang Utama Ambon, makin terang-benderang.

Pada persidangan lanjutan kasus Farrahdhiba Dkk, Jumat (15/5), pekan lalu, dua saksi, yakni, Ledian Kastanya dan Malvin Tuhumury sebagai Taller di KCP Dobo, mengungkapkan, dari transaksi yang dilakukan di KCP Dobo, semua dilakukan atas petunjuk memo yang diberikan langsung Farrahdhiba, melalui terdakwa KCP Dobo, Joseph Resley Maitimu, kepada kedunya untuk melakukan transfer uang ke rekening yang sudah diberikan langsung.

“Jadi kami transfer uang itu karena atas petunjuk atau memo dari Ibu Farra selaku Wakil Pimpinan Pemasaran BNI Cabang Utama Ambon. Saat itu, kami disuru pak Josep (KCP Dobo),” ungkap kedua saksi, ketika dihadirkan JPU Kejati Maluku, Achmad Atamimi Dkk, dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, dibantu Hery Liliantoro dan Jefry S. Sinaga, selaku Hakim Anggota.

Dari bukti transfer yang diserahkan kepada saksi saat itu, lanjut saksi, ada beberapa rekening, misalnya, rekening terdakwa Soraya Pelu dan beberapa rekening lain, disertai foto copy bukti KTP.

“Kita tinggal menunggu perintah saja. Kalau dikasih rekening, kita tinggal transfer. Dan pada waktu itu, tepatnya 23 September hingga 4 Oktober 2019, baru diketahui kalau ada selisih saldo kasus yang tidak sama dengan yang sebenarnya lagi,” paparnya.

Mendengarkan pengakuan kedua saksi, Richard Ririhena selaku kuasa hukum terdakwa Joseph Resley Maitimu, kembali mempertegas pernyataan saksi terkait memo yang diberikan kepada kedua saksi selaku Taller.

“Saudara bisa pastikan, kalau di memo itu nama Ibu Fara, dan Fara yang saat ini duduk di kursi terdakwa. Benar kah?” tanya Ririhena, seraya diakui saksi sembari mengayunkan tangannya ke layar slide untuk menunjukan wajah Farradhiba selaku terdakwa utama dalam kasus ini.

Richard Ririhena yang ditemui BeritaKota Ambon, mengungkapkan, didalam fakta persidangan, peran dari kliennya hanya diperintahkan oleh terdakwa utama Farradhiba Yusuf selaku Wakil Pimpinan Pemasaran BNI Cabang Utama Ambon.

Ketika dikonfrontir melalui bukti pesan diaplikasi WhatsApp, lanjutnya, ternyata benar ada komunikasi dan bukti tersebut. “Kan semua bukti ketika kita konfrontir semuanya jelas ada toh,” jelas Ririhena, usai menggelar sidang tersebut.

Ditanyakan soal kewenangan untuk melakukan pencairan uang, padahal jabatan Farradhiba sebagai Wakil Pimpinan BNI Cabang Utama, bukan sebagai KCP dan Pimpinan BNI Utama Cabang Ambon. Ririhena mengatakan, semua itu terjadi atas perintah dia (Farradhiba).

“Karena pekan kemarin, waktu pemeriksaan saksi dari Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon, Fery Sihainenia, hal ini bisa saja pimpinan memberikan delegasi atau mandat kepada Farradhiba. Dan semua itu dilakukan untuk pentingnya meningkatkan omset dari BNI sendiri,” jelasnya.

Dengan demikian, yang terjadi saat ini adalah semuanya diduga atas perintah Farradibha Yusuf. ”Ini saya berbicara dalam konteks klien saya. Saya kira seperti itu, karena memang klien saya disuruh. Itu pun tidak ada paksaan,” tandasnya.

Dilain pihak, kuasa hukum Farradhibha Yusuf , Jonathan Kainama, mengungkapkan, kasus pembobolan uang BNI Ambon tersebut disebut kejahatan kolektif. Sehingga kliennya sebagai Wakil Pimpinan Pemasaran dan Bisnis, tidak bisa bekerja sendiri dalam pembobolan kas BNI ini.

Sebagai KCP, mereka mempunya kewenangan untuk menolak perintah, apalagi kasus ini sudah berjalan bertahun-tahun. Dan untuk diketahui, selaku Wakil Pimpinan, dia (Farradibha) tidak ada kewenangan berdasarkan UU untuk memerintahkan KCP dalam mentrasnfer uang-uang tersebut.

“Jadi kalau mau dibilang, ini kejahatan kolektif. Karena sebagai KCP, mereka tidak cermat dalam melihat kewenangan yang melekat pada diri mereka masing-masing. Artinya, jika memang tidak ada kewenangan, tidak usah ikut. Ini kan tidak. Makanya, bagi saya, ini KCP juga turut berkontribusi terhadap hal ini,” jelas Kainama, ketika dihubungi melalalui selulernya, Minggu (17/5).

Sesuai keterangan saksi-saksi, lanjut Kainama, transaksi yang dilakukan itu dikategorikan sebagai inabsensia. Artinya tidak ada nasabah dan tidak ada fisik secara tunai. Jadi ditotalkan semua menjadi Rp 29 miliar sekian di KCP Aru.

“Dari transaksi yang dikukan di KCP Aru itu ada sekitar Rp 29 miliar sekian. Dan sekali lagi, ini merupakan kejahatan kolektif. Tidak bisa kita bilang hanya kejahatan Farradibha,” tandasnya.

Sekedar tahu saja, kasus pembobolan uang BNI Cabang Ambon, menyeret enam orang terdakwa yang kini sudah diadili di pengadilan Tipikor Ambon.

Enam orang itu masing-masing, Farrahdhiba Yusuf selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon, Marce Muskitta alias Ace selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi, Krestianus Rumahlewang alias Kres KCP Tual, Joseph Resley Maitimu alias Ocep selaku KCP Aru dan Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya selaku orang suruhan terdakwa Fara, dan Andi Yahrizal Yahya alias Calu selaku pimpinan Kas BNI Pasar Mardika.

Jaksa Kejati Maluku mendakwa mereka melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sedangkan untuk dakwaan subsidair melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Sedangkan untuk dakwaan primair kedua, keenam terdakwa didakwa melanggar pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang jo pasal 55 ayat (1) k2-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. (SAD)

Comment