by

Miliaran Rupiah Dana Negeri Tulehu Raib

Ambon, BKA- Mantan Pejabat Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Alibaba Tawainella, akan berurusan dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.

Tawainella yang juga merupakan salah satu ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Malteng itu dilaporkan Pemuda Tulehu Bersatu (PTB), lantaran diduga menggelapkan dana hasil penjualan enam bidang tanah milik Pemerintah Negeri Tulehu kepada pihak PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku, sebesar kurang lebih Rp 2 miliar. Jumlah itu belum termasuk pemotongan 10 persen biaya pembebasan lahan milik masyarakat, yang juga .


Ketua PTB, M. Faisal Lestaluhu, mengungkapkan, laporan dugaan penggelapan dana Negeri Tulehu itu dilakukan setelah pihaknya melakukan penelusuran ke beberapa pihak dan instansi pemerintah terkait.

Hasilnya, cukup bukti yang kuat, adanya dugaan dana penjualan sejumlah lahan Pemerintah Negeri Tulehu yang dilakukan pejabat bersama perangkat negeri atau Saniri, sebesar kurang lebih Rp 2 miliar itu tidak disetor ke kas pemerintah negeri.

“Pada tahun 2015, pihak PLN membeli lahan milik negeri dan tanah milik perorang, untuk kepentingan pembangunan proyek PLTU yang sekarang pembangunannya sudah jalan, sesuai lokasi lahan yang dibutuhkan dengan harga yang sudah disepakati bersama,” terang Faisal, Sabtu (28/11).

Dia mengungkapkan, saat melakukan penelusuran di BPN dan PLN (UIP) Wilayah Maluku, PTB menemukan fakta, lahan milik negeri yang dijual sebanyak enam kapling atau bidang di lokasi Talanghaha, dengan luas 17,276 meter per segi, dengan rincian harga per meter sebesar Rp 90 ribu, yang bila dikalkulasi secara keseluruhan sebesar Rp 1.554.840.000.

Sementara lahan yang dijual untuk proyek jaringan kabel Sutet PLTU yang melintasi tanah Negeri Tulehu yang berbatas dengan Negeri Waai dan Negeri Suli, nilai jualnya sebesar Rp 353.256.000.

“Jadi kalau kita mau hitung, jumlah pelepasan tanah negeri yang ada di Talanghaha ditambah dengan lahan untuk jaringan kabel Sutet, jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.908.096.000, yang semua penjualannya ditantangani oleh Alibaba Tawainella selaku mantan pejabat Negeri Tulehu saat itu. Hal itu belum lagi ditambah dengan harga tanaman berupa pohon Sagu dan lain lain yang ada di tanah milik Ulayat Negeri Tulehu. Namun yang dipertanyakan, dimana semua uang tersebut berada. Koq tidak ada di pembukuan kas negeri. Ini kan aneh,” ujar Faisal.

Bukan hanya uang hasil pembebasan lahan, lanjut Faisal, ada juga uang hasil pemotongan 10 persen tanah milik perorangan atau warga yang sudah disetor ke Pemerintah Negeri Tulehu, yang nilainya hampir mencapai ratusan juta rupiah. Tapi nyatanya, uang tersebut juga tidak tercatat dalam laporan kas masuk negeri.

Mengingat uang tersebut bagian dari aset negeri yang dijual, untuk nantinya digunakan untuk pembangunan Negeri Tulehu, maka selaku pemuda Negeri Tulehu meminta sekaligus mendesak pihak penegak hukum, dalam hal ini Kejari Ambon agar segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana penjualan lahan negeri tersebut.

“Yang terjadi saat ini di Negeri Tulehu, saling mengfitnah satu dengan yang lain. Jika persoalannya sudah ditangani pihak Kejari dan bisa mengungkap siapa dalang dibalik ini semua, maka secara langsung akan membuka kebenaran dari permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu,” bebernya.

Terkait hal itu, Faisal mengungkapkan, mantan pejabat Negeri Tulehu, Alibaba Tawainella, pernah mengumumamkan hasil penjualan lahan di Talanghaha kepada masyarakat usai Shalat Jumat di Masjid Jamie Tulehu, hanya sebesar Rp 870.000.000.

“Koq aneh, dalam laporan resmi penjualan antara pihak PLN UIP yang ditanda tangani mantan pejabat selaku kepala pemerintahan sebesar Rp 1.554.840.000, tapi bisa-bisanya dalam masjid usai shalat Jumat, mengatakan, kalau hasil penjualannya hanya sebesar Rp 870.000.000. Ada apa ini sebenarnya. Semoga masalah ini bisa diungkap secara terang benderang di Pengadilan nanti,” harap Faisal.

Terkait hal tersebut, Pejabat Negeri Tulehu, Hasanres Lestaluhu, yang dikonfirmasi via selulernya, Minggu(30/11), mengungkapkan, dirinya pernah didatangi sekelompok pemuda negeri yang mengatasnamakan PTB.

Kedatangan PTB, kata Lestaluhu, untuk mempertanyakan apakah ada dana kas negeri yang masuk dari hasil penjualan lahan negeri kepada pihak PLN UIP pada tahun 2015 untuk proyek PLTU.

Ternyata, dari hasil laporan pembukuan kas masuk, tidak ada laporan pendapatan asli Negeri Tulehu tahun 2016 sampai 2017, yang menjelaskan tentang dana masuk hasil penjualan lahan negeri sebesar Rp 1.908.096.000.

“Setelah dipercayakan sebagai pejabat pada bulan April tahun 2018 lalu, saya pernah tanya bendahara yang lama, bahwa yang dirinya kelola hanya ADD murni dan DD murni. Sedangkan dana pendapatan asli negeri dari berbagai sumber yang ada di negeri, itu tidak melalui bendahara. Tapi dikelola oleh orang khusus yang tidak diketahui siapa orangnya,” jelas Lestaluhu.

Namun untuk melihat secara jelas sejauh mana hasil pendapatan negeri yang dituangkan dalam APBD murni negeri, baik tahun 2016 sampai 2017, juga tidak tertera jumlah uang hasil pembebasan lahan.

“Biasanya didalam batang tubuh APBD negeri tahun 2016 dan 2017, biasanya ada yang disebutkan dengan pendapatan asli negeri itu nilainya berapa. Ternyata asumsi dari Pendapatan Asli Negeri tahun 2016 hanya sebesar Rp 142 juta sekian, sama halnya tahun 2017 hanya sebesar Rp 162 juta sekian.Tidak termasuk biaya pembebasan lahan,” jelasnya.

Ironisnya, dalam proses pembayaran antara pihak PLN dan Pemerintah Negeri Tulehu dilakukan lewat rekening negeri. Tapi sampai saat ini, tidak diketahui kemana uang tersebut berada. Sehingga ini menjadi pertanyaan warga, khususnya PTB yang sudah melaporkan kepihak Kejari Ambon, dengan tembusan Kejati Maluku, Polda Maluku dan KPK, agar secepatnya mengambil langkah hukum dalam menangani kasus tersebut.

“Saya sudah menjelaskan ke mereka (PTB), kalau uangnya tidak tercatat dalam kas negeri. Kalau pun ada itu dari pendapatan asli negeri, seperti reterbusi pasar, RSUD Tulehu, dan pendapatan lainnyan. Tidak termasuk biaya pembebasan lahan Talanghaha ditamba dengan lahan untuk jaringan kabel Sutet, ganti rugi tanaman dan pemotongan 10 persen dari biaya pembebasan lahan miliik warga,” pungkas Lestaluhu.(RHM)

Comment