by

Minta Pilkada Ditunda

Ambon, BKA- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, minta Pemerintah, DPR dan KPU RI, untuk menghentikan dan menunda seluruh tahapan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, karena dianggap tidak tepat dan kondusif jika digelar di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

Meskipun Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Umum (Perppu) atau Pilkada serentak sudah dikeluarkan, namun menurutnya, sebaiknya ditunda hingga 2021 mendatang. Jangan dipaksakan untuk tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

“Kalau Pilkada serentak 9 Desember 2020 itu ditunda, maka itu dapat dibenarkan secara kontitusi, sesuai prinsip hak asasi manusia, sepanjang berkaitan dengan hak atas kesehatan. Apalagi ditengah Pendemi Covid-19 saat ini,” ujar Fahri, dalam keterangan tertulisnya saat menjadi narasumber pada diskusi virtual bertajuk “Perpu dan Dampak Penundaan Pilkada Ditengah Covid-19”, KPU RI Minggu (31/5).

Berdasarkan perspektif hukum sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam penormaan itu ada dua keadaan hukum yang diatur sedemikian rupa dalam Perpu tersebut sesuai ketentuan pasal 201A.

Kemudian pada pasal 201 ayat (6), disebutkan pemungutan suara serentak ditunda kerena terjadinya bencana non alam. Sementara rumusan pasal 120 ayat (1), menjelaskan pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020.

“Secara yuridis, ini merupakan sarana hukum yang telah didesain sebagai politik hukum didalam Perppu, untuk mengatasi serta mengantisipasi jika keadaan pandemi ini tidak berkahir. Dan secara objektif sampai dengan saat ini, kurva penularan Covid-19 belum terlalu signifikan untuk dapat dibilang aman bagi suatu tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang sehat dan kondusif, sebagai alasan untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini,” jelas Fahri.

Menurutnya, jika Pilkada 9 Desember tetap dipaksakan, maka akan ada potensi resiko cukup tinggi. Keputusan itu dinilai terlalu berani dan riskan, untuk tetap dilaksanakan. Bahkan sekilas kelihatannya konstruksi kesepakatan yang diambil salah satu pijakannya adalah karena penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, terkait langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian yang disampaikan pemerintah.

Termasuk saran, usulan dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat Ketua Gugus Tugas No. B-196/Lagu Hasil/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.

“Idealnya keputusan itu harus dibangun berdasarkan hasil kajian yang yang cermat, hati-hati, dan komprehensif serta memiliki basis analisis keilmuan “scientific” yang memadai, dengan melibatkan berbagai pakar dan ahli “ekspert” virologi yang dapat memastikan tingkat resiko penularan serta persebaran Covid-19 sampai dengan bulan desember 2020,” bebernya.

Jika Pilkada ditunda sampai tahun 2021, lanjutnya, maka dapat dipastikan, tidak ada persoalan serta implikasi yang bersifat ketatanegaraan maupun teknis administrasi dalam urusan penyelengaraan pemerintahan yang melibatkan 270 daerah itu. Sebab hal itu berdasarkan instrumen hukum sesuai UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang, khususnya ketentuan pasal 201 ayat (10) dan (11).

“Dengan demikian, maka pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dimusim pendemi saat ini menjadi tidak urgent. Baiknya konsentrasikan seluruh sumber daya nasional untuk menyelesaikan Covid-19 dan seluruh dampak bawaan lainnya. Pilkada merupakan agenda sekunder yang tidak wajib serta tidak strategis untuk saat ini. Jadi baiknya negara mengambil kebijakan untuk segala agenda dan tahapan Pilkada 2020 di “suspend” sampai tahun 2021,” ungkap Fahri.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, saat dikonfirmasi, mengatakan, apa yang disampaikan Fahri adalah haknya sebagai warga negara.

Namun akuinya, untuk KPU Provinsi dan kabupaten/kota hanya mengikuti keputusan pemerintah dan KPU pusat sebagai penanggungjawab. Karena untuk penetapan jadwal Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 telah dilakukan melalui kesepakatan bersama antara komisi II DPR RI, Mendagri, KPU Bawaslu dan Gakumdu dengan catatan, tanggal 15 Juni proses yang tertunda kembali dilakukan. kalaupun ditunda itu kewenangan Pemerintah dan KPU RI.

Syamsul mengaku, hingga kini masih menunggu PKPU tahapan. Karena untuk 9 Desember 2020 adalah penetapan jadwal Pilkada.

“Sebagai penyelenggara tingkat bawa, kita hanya taat terhadap aturan atau keputusan yang ditetapkan untuk dilaksanakan.
PKPU tahapan, berkaitan dengan empat tahapan, misalnya PPK PPS yang di nonaktifkan kemudian, verifikasi faktual, pemuktahiran data yang belum dilaksanakan sebelumnya, akan dilakukan pada 15 Mei, namun masih menunggu PKPU tahapan terlebih dahulu,” jelas Syamsul.

Dikatakan untuk empat tahapan ini, ketika dilakukan nanti harus disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19 untuk empat daerah di Maluku yang melaksanakan Pilkada 2020.

“Harus kordinasi dengan tim gugus masing-masing daerah dari total empat daerah yang melaksanakan Pilkada, agar tahapan yang dilakukan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (RHM)

Comment