by

Momentum Pilkada Harus Jadi Agen Perlawanan Covid

Ambon, BKA- Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang, harus menjadi gelombang mobilisasi masyarakat agar menjadi agen perlawanan terhadap penyebaran Covid-19. Bukan sebaliknya, menjadi media penularan.

“Momentum pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi justru menjadi gelombang untuk memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan Covid -19,” harap Mendagri, Tito Karnavian, saat bersama Menko Polhukanm, Mahfud MD, Wakil Ketua DPD RI, Kasum TNI dan Wakapolri, melakukan silaturahmi dengan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat di Provinsi Maluku.

Silahturahmi yang dihelat dengan mengusung tema ‘Pilkada Serentak 2020, Disiplin masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19, dan Perkembangan Situasi Politik Terkini” itu juga diisi dengan dialog yang dipandu Stafsus Menko Polhukam, Imam Marsudi, di SwissbelHotel, Ambon, Kamis (23/7) malam.

Mantan Kapolri ini melanjutkan, semua kepala daerah harus serius melaksanakan penanganan pandemi Covid-19. Bila daerahnya, masuk zona merah, maka kepala daerahnya harus dipertanyakan, apalagi dia akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah.

“Ini yang perlu menjadi catatan, karena pemimpin yang kuat ditemukan saat krisis. Semua kepala daerah harus bergerak serius, daerah merah maka dibully,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan Mendagri untuk menjawab pertanyaan salah satu tokoh masyarakat yang hadir pada silaturahmi itu, kenpa Pilkada serentak digelar dimasa pandemi Covid-19.

Untuk itu, Mendagri meminta para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dapat memainkan isu percepatan penanganan Covid-19, pada pelaksanaan Pilkada mendatang.

“Tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, harus naikkan isu ini agar kontestasi ini menjadi kontestasi penanganan Covid-19,” tukasnya.

Dia menjelaskan, untuk menentukan Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, telah dilakukan dialog dengan lembaga terkait dan telah melalui berbagai kajian, termasuk menyimak perkembangan dunia terkait pandemi ini. Karena sebelumnya, KPU menawarkan tiga opsi, yaitu, digelar pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021.

Setelah diamati, katanya, ada puluhan negara yang menunda pemilihan dan juga puluhan lainnya yang tetap melaksanakan. Maka Indonesia memilih opsi, hanya menunda bulan pelaksanakan Pilkada yang sebelumnya diagendakan pada September, menjadi Desember 2020.

“Ada dua negara yang menunda pelaksanaan pada Mei 2021, yaitu, Inggris dan Paraguay. Sehingga kita ambil opsi tunda, tapi tunda bulan,” terangnya.

Bila diamati, lanjutnya, pelaksanaan Pilkada di sejumlah negara pada masa pandemi Covid-19, mengalami peningkatan partisipan warga. Hal itu tentu menandakan Pilkada sangat penting untuk memilih pimpinan yang dapat mengurusi kepentingan hajat hidup orang banyak di tengah wabah ini.

“Mengadopsi kegiatan Pilkada negara-negara lain , partisipasi malah ttinggi. Ini disebabkan adanya Covid-19, mengganggu hajat hidup semua orang. Untuk itu, merupakan kepentingan kita untuk memilih pimpinan yang baik dan tepat, karena ada fenomena global, dimana ada krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis sosial,” pungkasnya.(BKA-1)

Comment