by

New Normal, Hipmi Usul Pemerintah Beri Tambahan Modal Kerja

Jakarta, BKA- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan pemerintah untuk menyalurkan penambahan modal baru (working capital) kepada pelaku usaha. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani menyebut modal baru tersebut akan membantu kas pelaku usaha yang selama ini seret akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Modal tersebut digunakan untuk memastikan keberlangsungan bisnis menyongsong tatanan normal baru (new normal).

“Ketika PSBB dilonggarkan mau new normal dan bisnis mau buka lagi kan butuh modal. Contoh saja restoran untuk bayar sewa tempat. Di lapangan UKM membutuhkan penambahan modal baru,” ucapnya dalam diskusi virtual dengan BUMN, Selasa (16/6).

Ajib menyatakan pihaknya menemukan fakta bahwa pelaku usaha membutuhkan bantuan modal untuk kembali mengoperasikan usaha mereka, terutama untuk pelaku UKM yang memiliki modal terbatas.

Bantuan tersebut, lanjutnya, tak hanya menjamin keberlanjutan pelaku usaha namun juga memastikan para pekerja yang selama ini dirumahkan dapat kembali bekerja.

Selain itu, menurut Ajib dengan memberikan bantuan modal, pemerintah juga berpotensi mengoptimalkan nilai bisnis hingga 4 kali lipat dari total anggaran yang digelontorkan. Namun, ia tak merinci lebih jauh perhitungan yang disebutnya.

“Potensi optimalisasi daya ungkit ekonomi oleh penjaminan modal kerja, misal dari APBN ada Rp6 triliun, itu potensi modal kerja yg di-deliver bisa Rp100-125 triliun, kami menghitung kalau ada perputaran modal sampai Rp125 triliun maka value (nilai) bisnis bisa 2-4 kali lipat,” terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui masih terjadi selisih antara anggaran yang disiapkan pemerintah untuk stimulus masyarakat dan dunia usaha yang tertekan virus corona dengan realisasi pemberian.

Selisih tersebut tercermin dari realisasi stimulus yang diberikan pemerintah. Misalnya stimulus untuk UMKM yang baru tersalurkan sebesar 0,6 persen dari total anggaran Rp123,46 triliun. Kendalanya ada pada penyelesaian regulasi, persiapan data, serta persiapan IT untuk mendukung operasional.

Sama halnya dengan stimulus pembiayaan korporasi yang belum tersalurkan sama sekali dari total anggaran senilai Rp53,57 triliun.
“Kami fokus ke Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa beroperasi untuk bantu dunia usaha,” ujarnya. (INT)

Comment