by

Niko-Odie Siap Bawa Perubahan di MBD

 

Ambon, BKA- Siap bertarung sebagai bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati dan wakil bupati di Pilkada 2020 Maluku Barat Daya (MBD), Bapaslon Niko Kilikily dan Odie Orno siap membawa perubahan di kabupaten berjuluk Kalwedo itu.

Datang dari latar belakangn salah satu pengusaha sukses di Ibukota negara, kedua Bapaslon ini telah mempersiapkan konsep dengan sederetan program yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satunya pada bidang pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

Bahkan tidak muluk-muluk dalam merancang program. Namun kunci dari setiap kepemimpinan adalah dapat mengerti permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat MBD.

Sebagai putra asli MBD, dua Bapaslon Niko-Odie, dianggap paham betul apa yang dibutuhkan masayarakat di tanah kelahiran mereka. Apalagi banyak masyarakat setempat yang menginginkan adanya perubahan di MBD.

“Keduanya sama-sama anak daerah, pasti memahami dan mengerti betul permasalahan masyarakat di MBD, di situ akan muncul solusi apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat,”ucap Ketua Tim Pemenang Bapaslon Kalwedo, Anos Yermias saat menghubungi koran ini, Selasa(15/9).

Dikatakan, setiap calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati, tetap memiliki optimis untuk memenangkan pertarungan. Khusus Bapaslon Niko-Odie yang diusung partai Golkar dan Garindra ini, sangat optimis akan memenangkan Pilkada MBD dengan berbagai sejumlah program kerja. Yang semata-mata ingin adanya perubahan. Baik secara infrastruktur maupun peningkatan SDM masyarakat.

“Satu tahun terakhir ini di MBD, menurut pandangan kami, masih perlu ada perubahan untuk membangun MBD yang lebih baik dan sejahtera. Baik sumber daya mineral, seperti sistim pengelola tambang Wetar, termasuk Blok Masela tentunya harus dapat membawa kemajuan dan kesejahteran masyarakat MBD,” ujarnya.

Karena sejauh ini dalam sistim rekrutmen tenaga kerja yang dikelola perusahan tambang di Wetar, hampir semua tenaga kerja dinominasi tenaga kerja dari luar. Meskipun ada juga tenaga lokal tapi bisa di hitung dengan jari jumlahnya.

“Kami ingin orang MBD berhak dan berkuasa, sehingga turut menikmati atas tambang yang ada di MBD bersama perusahan tambang mengelola hasil mineral yang ada di bumi Kalwedo,” citanya.

Kendati secara NKRI tidak menolak pekerja dari luar, tapi secara profesional dalam sistim pengelola anak lokal yang lebih diprioritas dalam pengelolaan sumber daya mineral yang ada di bumi Kalwedo. Demikian subtansi dari visi misi kedua Bapaslon ini, tidak lain hanya menginginkan adanya perubahan yang nantinya akan ditawarkan masyarakat MBD.

“Terima atau tidak, contohnya sektor perikanan, siapapun investor yang ingin berinvestasi akan mendapat kemudahan bagi siapa saja yang ingin berinvestasi. Sama halnya dengan budidaya rumput laut, juga diharapkan tidak ada sistim monopoli dagang,” pintanya Anos.

Politsi Golkar ini mengaku, ketika harapan dan keinginan masyarakat terpenuhi baik di bidang kesejahteraan, dan dibidang lainnya, maka tidak lagi muncul lagi riak-riak yang dapat menghambat pembangunan karena adanya ketimpangan pembangunan.

Polotisi partai Golkar ini menambahkan, keinginan Niko-Odie selaku Bapaslon melakukan penataan tata kelola birokrasi kepemerintahan, terutama dalam urusan mengangkat dan memutasi pejabat. Hal ini menurutnya harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

“Jika kita menginginkan adanya suatu perubahan maka serahkan sebuah urusan pada orang tepat ( the right man and the right place), tidak boleh serampangan sesuka bupati, ” ujarnya.

Adapun hal yang tak kalah penting, bagi Paslon Niko-Odie, adalah menyusun master plan (tata ruang) pembangunan. Hal ini dipandang perlu agar pembangunan di MBD berkesinambungan, sehingga tidak ada pembangunan infrastruktur yang terbengkalai hanya karena bupatinya tidak mau melanjutkan pembangunan bupati sebelumnya yang belum rampung. Alhasil menjadi bangunan yang sia-sia.

“Jangan ketika mereka berdua menjabat,tentu pusat pembangunan hanya daerah-daerah tertentu saja. Begitupun selanjutnya saat dijabat oleh bupati daerah lain lagi, pembangunan berpusat di daerah lain lagi, akibatnya muncul ketimpangan pembangunan,” sebutnya.

Dia akui, antara sasaran pembangunan dengan ketersediaan anggaran tidak selalu seimbang. Maka itu, jika mereka nantinya dipilih, maka Ia akan mengutamakan program-program prioritas yang sifatnya mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. (RHM)

Comment