by

Noach Antar MBD Raih WTP Disatu Tahun Kepemimpinannya

Ambon, BKA- Terhitung baru setahun lebih menjabat Bupati Maluku Barat Daya (MBD) sejak dilantik pada 29 Mei 2019 lalu, Benyamin Thomas Noach (BTN) telah berhasil mengantar kabupaten berjuluk “Kalwedo” itu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Perolehan predikat tertinggi dari sisi laporan keuangan daerah itu diberikan BPK RI, karena dianggap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Prestasi yang diperoleh dari sisi laporan keuangan daerah itu, baru pertama diperoleh Pemkab MBD sejak dinyatakan sebagai kabupaten otonom pada 2008 lalu.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan hasil keuangan Pemkab MBD tahun anggaran 2019 itu dilakukan secara virtual, yang diserahkan langsung oleh kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhamad Abidin, Senin (27/7).

Dalam sambutannya, Bupati Noach memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih mengijinkannya melakukan semua tugas dan tanggungjawab ditengah pandemi Covid-19, hingga kabupaten bertajuk “Kalwedo” itu bisa meraih predikat WTP saat ini.

“Patutlah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena meskipun dalam suasana menjelang perayaan HUT RI yang ke–75 serta ditengah situasi melawan pandemi Covid-19, ada kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Untuk itu, atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) MBD, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam acara penyerahan laporan hasil PBK RI, terhadap laporan keuangan Pemda MBD tahun anggaran 2019 dari BPK RI Perwakilan Maluku di Ambon,” ucap Noach.

Berdasarkan peraturan, Pemkab MBD telah memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan penggunaan keuangan kabupaten tersebut, paling lama 3 bulan setelah selesai tahun anggaran.

Namun diakuinya, pengelolaan anggaran oleh Kabupaten MBD dirasakan belum optimal dan belum sempurna. Untuk itu, meskipun saat ini, pihaknya telah memperoleh predikat WTP, tapi dia masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari BPK RI Perwakilan Maluku.

“Kita butuhkan bimbingan dan arahan, karena masyarakat sebagai pengguna utama hasil audit BPK, memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana capaian pelaksanaan mandat mereka. Masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui opini yang dikeluarkan. Secara tersirat, azas keterbukaan informasi publik dipenuhi dengan adanya hasil audit BPK. Opini atas laporan keuangan akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan. Dalam hal ini Pemda MBD tentu membutuhkan publikasi hasil audit yang positif, agar reputasi dan citranya tetap terjaga di mata publik. Disini, sekali lagi Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya sangat berkepentingan terhadap opini BPK RI,” ungkapnya.

Menurutnya, tingkatan opini yang paling diharapkan dalam setiap audit yang dilakukan adalah tentunnya WTP. Sebab dengan memperoleh opini tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Pada prinsipnya, lanjut Noach, perjuangan untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK RI sudah dilakukan sejak 12 tahun lalu, dengan berusaha untuk menata kelola keuangan dengan baik. Hanya saja upaya tersebut baru membuahkan hasil ditahun ini.
Karena itu, katanya, sudah sepatutnya disyukuri dan patut kita banggakan. Namun hal itu tidak boleh membuat Pemkab MBD terlena dan puas, karena setiap tahun tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah. Sehingga akuntabilitas tata kelola keuangan daerah harus terus dijaga dengan baik.

“Ini predikat yang baru pertama kali disandang oleh kabupaten kami. Untuk itu, patut dibanggakan, tapi tidak boleh terlena. Menurut saya, sebenarnya opini WTP itu bukan prestasi. Sekali lagi opini ini bukanlah suatu prestasi, akan tetapi suatu kewajiban atau suatu keharusan yang wajib dan harus dilakukan oleh seluruh penyelenggara Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Karena setiap rupiah uang rakyat dalam APBD digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola dengan transparan dan sebaik-baiknya, serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Perolehan opini WTP atas hasil pemeriksaan pun merupakan cerminan dari kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten MBD,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten MBD, Noke Kuara, mengatakan, predikat WTP yang diraih kabupaten MBD adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Karena sejak bertahun-tahun, impian itu baru tercapai tahun ini.

Itu semua, kata Kuara, selain karena penyertaan Tuhan, juga kehadiran Bupati Noach sejak 2019 lalu sangat berpengaruh bagi apa yang diraih hari ini.

“Tidak bisa kita pungkiri itu, bahwa di kepimpinan pak Bupati Noach, baru pengelolaan keuangan kita diperbaiki. Sebab dari 2008 hingga 2013, kita dapat predikat disclamer. Tahun 2014 hingga 2018, kita Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Setelah pak Noach jadi Bupati, pengelolaan keuangan diperbaiki. Puji Tuhan, hari ini kita WTP. Kita berdoa, semoga bapak Bupati terus membawah perubahan di Kabupaten MBD,” pungkas Kuara. (LAM)

Comment