by

Nono: DD Untuk Covid-19 Rawan Mark Up

Ambon, BKA.- Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menegaskan, penggunaan Dana Desa (DD) yang sebagiannya dialihkan untuk penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19), rawan di mark-up.

Walau demikian, ungkapnya, kerawanan itu perlu data. Sehingga tidak asal menuduh. Tapi kalau kedapatan dan terbukti, tentu konsekuensi hukumannya lebih berat. Karena saat ini, kondisi sedang darurat. Berbeda dengan kondisi biasa.

“Kita memang harus perlu data yang akurat. Tapi kita akan turun cek. Kalau ada kerawanan, saya mohon dikasih datanya. Jangan sampai dalam kondisi darurat ini, ada tindakan korupsi. Siapapun oknumnya, kalau terjadi dalam keadaan bencana seperti ini, hukumanya lebih berat dari kondisi biasa,” ujar Nono pada awak media di Ambon, Rabu (22/4).

Nono yang juga Ketua Komisi I DPD yang juga memiliki tugas dibidang pengawasan DD, mengaku, sangat membutuhkan informasi yang akurat terhadap dugaan penyimpangan penggunaan DD. Sehingga, setiap informasi yang disampaikan oleh warga, akan dilakukan pendalaman.

Ia pun berpesan, agar penggunaan DD harus lebih konsen pada tujuan utama, yakni, untuk kepentingan masyarakat. Tapi jangan sampai ada prektek-pratek penyimpangan yang dilakukan, saat digunakan bagi penanganan Covid-19, seperti, mark-up.

“Hanya DD yang tidak mengalami pemotongan seperti anggaran-anggaran pemerintah lainnya, hanya dialihkan untuk penangnan Covid-19. Tapi ini bisa terjadi kerawanan mark-up,” cetusnya.

Ditanya soal penanganan Covid-19, anggota DPD ini memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam penanganan virus itu. Meski dengan berbagai kendala, namun perlahan bisa ditangani dengan baik.

“Jadi perlu diberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku, termasuk bagi Tim Gugus Tugas dan tenaga medis yang sudah bekerja dengan baik, meski dengan keterbatasan peralatan yang ada,” salutnya.

Dikatakan, hasil pertemuannya dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku, kalau mereka masih terkendala dengan persoalan Alat Pelindung Diri (APD). Kemudian masalah obat-obatan. Ini yang menjadi perhatian, untuk stoknya harus tetap tersedia.

Untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR), akui dia, tidak berbeda jauh dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), seperti yang diterapkan di Jakarta dan beberapa daerah lainya. Ini hanya masalah istilah. Tetapi realisasi dilapangan sama, yakni, membatasi orang luar. Apalagi dari daerah yang terpapar Covid-19.

Untuk Maluku sendiri, kerja sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merealisasi PSBR sudah sangat baik. Antara lain, dengan memperketat pintu masuk dari daerah satu ke daerah lain. Langkah ini dilakukan demi memutus mata rantai Covid-19 yang luas di masyarakat.

Nono juga mengingatkan, bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat akibat dampak Covid-19, harus tepat sasaran. Jangan ada mafia dibalik bantuan tersebut, sehingga yang tidak berhak diberikan, sementara yang berhak diabaikan.

“Kita akan kawal masalah bantuan ini. Harus tepat sasaran, terutama untuk warga kurang mampu. Jangan disalahgunakan dengan diberikan kepada warga mampu, apalaggi ASN dengan golongan tinggi,” ingat Nono.

Sekali lagi, tegasnya, Pemerintah Provinsi Maluku harus mengawal penggunaan DD yang bersumber dari APBN. Karena, sesuai instruksi Pemerintah Pusat, sebagian dari dana tersebut dialih fungsikan untuk bantu warga yang ada di desa masing-masing akibat dampak Covid-19.

Langkah ini dianggap perlu. Karena hasil pertemuannya dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail, kalau pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan di Maluku meningkat, lantaran hampir sebagian besar tempat usaha merumahkan karyawannya, termasuk hotel. Namun semua itu harus didukung dengan data yang rill. (RHM)

Comment