by

OJK-PNM Minta Masyarakat Waspadai Investasi Ilegal

Ambon, BKA- Di tengah wabah corona, tak sedikit dari fintech ilegal yang bermunculan. Karenanya, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk mewaspadai tawaran pembiayaan dari fintech ilegal ini.

Stella Matitaputy, Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mengungkapkan, ditengah pandemi corona ini, banyak pihak memanfaatkan kondisi untuk meraih keuntungan.

Salah satu caranya, sambung Matitaputy, dengan menawarkan kemudahan entah itu lewat telepon, pesan singkat atau media sosial. Kemudahan akses keuangannya beragam, mulai dari penawaran kredit dengan waktu sehari, tanpa agunan dana cair, sms solusi menyelesaikan utang dengan cepat sampai dengan tawaran fasilitas kredit melalui Fintech ilegal.

Menurutnya, modus tersebut dilakukan karena di tengah kondisi pandemi ini, banyak orang membutuhkan dana.

Dan ketika ada yang mencoba mengakses, maka akan diminta sejumlah dana sebagai setoran awal yang ujung-ujungya berpotensi merugikan masyarakat.

“Karena itu, OJK bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Ambon, menggelar edukasi online kepada nasabah PNM maupun masyarakat luas. Untuk selalu waspada akan penawaran investasi ilegal ditengah pandemi ini,” ungkapnya, kepada koran ini, Jumat (22/5).

Menurutnya, penting untuk mengingatkan masyarakat akan dua hal yang harus diingat dalam berinvestasi. Pertama adalah Legal dan kedua adalah Logis.

“Jika membutuhkan informasi bisa langsung bertanya ke OJK atau melalui Satgas Waspada Investasi. OJK di Kantor Pusat dan Provinsi Maluku. Kami siap menindaklanjuti jika ada laporan masyarakat yang mengadukan kegiatan penawaran investasi ilegal di Maluku,” tegasnya.

Dijelaskan, Satgas Waspada Investasi di kantor Pusat OJK juga selalu melakukan update informasi terkait Fintech ilegal dan perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi ilegal ke masyarakat.

Yang legal adalah, lanjut dia, perusahaan pembiayaan yang ada di bawah pengaturan OJK resmi terdaftar dan berizin. Maka jika ada kerugian masyarakat, pastinya POJK No 1 tahun 2013 akan dipakai untuk menindaklanjuti.

Namun kalau masyarakat bertransaksi pada Fintech ilegal ini maka resiko nya menjadi resiko masyarakat.

“Karena itu, OJK intens melakukan sosialisasi sebagai bagian pencegahan kerugian masyarakat. Sejauh ini untuk Maluku belum ada laporan. Namun kita terus mengamati media sosial, agar masyarakat bisa waspada terhadap investasi ilegal,” pesannya.

Terpisah, Pimpinam PT (PNM) Cabang Ambon, Ridul Akbar membenarkan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan saat nasabah terjepit keuangan.

Yakni ada tawaran investasi yang jika tidak diberikan edukasi masyarakat, maka akan memberi dampak kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

“Untuk itu kami bekerjasama dengan OJK agar bagaimana para nasabah diberikan edukasi terkait waspada investasi ilegal. Mengingat banyak nasabah juga yang bertanya karena adanya tawaran pinjaman dengan berbagai modus,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di tengah kondisi pandemi Covid merupakan wujud komitmen PNM untuk mendampingi nasabah pada segala kondisi dan situasi.

“Tujuannya untuk menumbuhkan inspirasi, kreativitas, dan inovasi dalam mengelola usaha dan menyikapi berbagai isu berkaitan dengan dunia UMKM. Pendampingan ini kami lakukan secara online,” pungkas Akbar. (KJH)

Comment