by

Orno Dinilai Tak Hargai Status Adat Moa

Ambon, BKA- Kebijakan yang diambil Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno saat menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya (MBD), dinilai tidak menghargai status adat tanah Pulau Moa MBD. Sebab, tanah Kota Tiakur yang masih dalam proses hukum itu, telah dihibahkan ke Jhon leunupun.

Penyerahan tanah hibah itu dilakukan Barnabas atau yang akrab disapa Abas Orno ini, pada 5 Maret 2019. Penyerahan hibah tanah tersebut dilakukan beberapa bulan sebelum dirinya dilantik sebagai Wakil Gubernur Maluku, periode 2019-2024.

Dalam surat perjanjian hibah daerah nomor 593.331/52-b/2019, menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD telah menghibahkan tanah seluas 1.173 M2 (51m x 23 m) tepatnya di kota Tiakur. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan Leni Marlina, selatan berbatasan dengan jalan raya, timur berbatasan dengan perumahan Leni Marlina, barat berbatasan dengan jalan raya.

Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut merupakan tanah milik Pemkab MBD yang diperoleh melalui hiba dari masyarakat. Atas apa yang dilakukan Abas Orno yang masih menjabat sebagai bupati MBD saat itu.

Pihak ahli waris, dalam hal ini Wilszon Porooe, meminta Wakil Gubernur Maluku ini untuk mempertanggungjawabkan kebijakan perjanjian hibah tanah kepada Jhon Leunupun, yang merupakan salah satu bakal calon Bupati MBD saat ini.

Pasalnya, hingga kini tanah Kota Tikur ini masih bermasalah hingga mengakibatkan belum ada satu pun sertifikat tanah yang diterbitkan.

Menurutnya, Abas Orno harus bertanggung jawab, karena saat itu masih menjabat sebagai bupati. Sementara tanah tersebut milik rakyat dan tidak boleh diklaim oleh pemerintah setempat.

“Itu atas izin siapa ? Jangan melakukan penyerobotan lahan, karena bukti kalau tidak menghargai status adat yang melekat di atas tanah Moa. Intinya, pada saat itu Abas Orno sama sekali tidak manusiawi. Sekarang pertanyaannya, tanah Moa ini punya tuan atau tidak ?,” tanya Wilzon, saat menghubungi koran ini, Selasa (15/9).

Selaku anak adat, kata dia, Ia mengetahui proses hibah tanah ke pemerintah daerah saat ini. Yang mana saat dilakukan pengukuran tanah pada 2008 silam, Abas Orno masih menjabat sebagai wakil Bupati MTB.

“Waktu itu, penyerahan itu ke MTB (saat ini KKT). Setelah itu baru diserahkan ke MBD. Luas tanah sekitar 350 hektar itu diberikan secara cuma-cuma. 2008 waktu pengukuran, saat itu bulan April, dan itu tim TB bersama tim dari Bappeda,” bebernya.

Dijelaskan, saat itu, Ia mendampingi mewakili orang Moa. Ketika pengukuran pada saat itu area 350 hektar. Lokasi titik As pada saat itu tidak ada bangunan rumah. Semua lahan kosong kemudian penambahan 350 hektar itu baru terjadi ketika ada kediaman.

Tapi, Pemda belum bisa buat apa-apa karena pemilik tanah juga lagi ajukan untuk disidangkan. Jadi, belum tentu 350 hektar yang diberikan itu milik Pemda. Kenapa Pak Abas atas nama Pemda hibah ke Pak Jhon atas nama pribadi.

Pemda tidak bisa seenaknya berikan tanah ikut suka. Kita harus hargai proses hukum yang sementara berjalan,”tegas Porooe, Selasa (15/9)
Untuk kepentingan pembangunan milik Pemda, katanya, silahkan saja membangun sambil menunggu putusan hukum. Tapi, bukan berarti, dihibahkan atas nama pribadi. Karena secara hukum, belum ada satupun surat yang menjamin sebidang tanah di Kota Tiakur adalah milik Pemda

Dan karena belum ada kejelasan hukum. Maka sekalipun Pemda, tidak bisa menghibahkan tanah sedikit pun kepada pihak lain. Karena Itu sama saja menyerobot hak masyarakat Moa, khusus Tiakur.

“Atas nama orang Moa, Saya tidak setuju dengan langkah yang dilakukan pak Abas Orno. Ini sama saja, beliau tidak hargai adat kita orang Moa. Saya minta ini dipertanggungjawabkan kepada kita orang Moa dulu. Karena soal tanah Kota Tiakur ini, belum ada putusan kalau itu milik Pemda. Itu berarti masih menjadi hak masyarakat. Khusus kita orang Moa. Jadi, mohon ini diperjelaskan. Jangan memberikan tanah ikut suka.” Pesan Wilzon. (LAM)

Comment