by

Pagu TKDD Provinsi Maluku 2021 Turun 3,18 persen

Ambon, BKA- Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Maluku pada Tahun 2021, secara total mengalami kenaikan sebesar 8,83 persen dibanding Pagu TKDD APBN-P TA 2020. Namun jika dibandingkan Pagu Awal TKDD APBN TA 2020, TKDD Maluku mengalami penurunan sebesar 3,18 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail, pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021, dari
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Noor Faisal Achmad, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Kasrul Selang, Kamis (26/11).

“Saya mengetahui, bahwa penurunan tersebut akan memberikan dampak terhadap kapasitas fiskal bagi Pemda dalam membiayai APBD. Di lain pihak, kami juga memahami penurunan anggaran tersebut terjadi, mengingat saat ini kondisi keuangan negara masih fokus dalam penanganan Covid-19 dan Pemuliahan Ekonomi Nasional,” ujar Murad, dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual.


Gubernur juga menyampaikan, pada TA 2021 ini juga terjadi penurunan, bahkan tidak mendapat Pagu Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bentuk penghargaan dari Pempus kepada Pemda atas pencapaian kinerja tertentu di Bidang Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan Umum Pemerintahan, Pelayanan Dasar Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.

“Dengan demikian, saya berpesan, agar bupati walikota dapat menjadikan hal ini sebagai acuan untuk melakukan perbaikan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, sehingga pada tahun 2022 mendapatkan alokasi DID lebih baik lagi. Bupati walikota juga dapat memperhatikan tahapan penyaluran TKDD yang telah ditetapkan, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, serta dapat segera melaksanakan kegiatan yang direncanakan,” tuturnya.

Lebih lanjut gubernur mengatakan, kegiatan penyerahan DIPA yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku itu, merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2021, setelah Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan DIPA dan TKDD kepada para Gubernur dan pimpinan kementerian lembaga di Istana Negara pada 25 November 2020, sebagai tindak lanjut mempercepat persiapan pelaksanaan anggaran 2021.

“Kegiatan pada hari ini, merupakan tindak lanjut dari acara Penyerahan DIPA secara Nasional oleh Presiden kepada Pimpinan Lembaga non Kementerian pada Rabu, 25 November 2020 lalu di Istana Negara,” katanya.

Penyerahan DIPA kali ini, bertujuan agar proses perencanaan, pelelangan, pelaksanan dan pencarian anggaran dapat segera dilaksanakan lebih cepat sehingga dapat memberikan langkah nyata serta manfaat kepada masyarakat di Maluku.

“Seperti yang dilaporkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku, bahwa Pagu Belanja Pempus TA 2021 di Maluku adalah sebesar Rp 9,29 triliun. Jumlah Pagu ini mengalami peningkatan sebesar 25,42 persen dibandingkan Pagu APBN-P TA 2020,” kata Murad.

Menurut mantan Dankor Brimob ini, peningkatan Pagu Belanja yang cukup signifikan tersebut menggambarkan, Pempus memberikan perhatian khusus terkait pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Maluku.

Selain itu, lanjut Gubernur, diperlukan sinkronisasi antara program kegiatan DIPA yang bersumber dari APBN dengan APBD dari masing-masing Pemda, agar selaras dengan tema APBN 2021, yaitu, “Menjawab Tantangan Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,”.

Sementera itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Noor Faisal Achmad, dalam laporannya mengatakan, APBN tahun 2021 akan menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan pengelolaan fiskal di tahun 2021.

Sedangkan khusus untuk mendukung kualitas SDM dan beberapa kegiatan strategis, Pempus mengalokasikan anggaran untuk 87 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1.954,5 trillun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun untuk 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota, 74.954 Desa, dan 8.221 Kelurahan.

“Perwujudan dari strategi APBN tahun anggaran 2021, khususnya di Maluku tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para kepala daerah dan para pimpinan satuan kerja beserta seluruh jajaran pemerintahan yang menjadi penanggungjawab program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2021,” katanya.

Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara di Maluku sebesar Rp 22,17 triliun, naik Rp 2,94 triliun atau 15,3 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 19,23 triliun.

Rincian belanja negara tersebut yang akan disalurkan melalui 4 KPPN di wilayah Maluku, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dikelola 442 satker Kementerian Lembaga sebesar Rp 9,29 triliun, lebih tinggi sekitar Rp 1,89 triliun atau 25,62 persen dibanding tahun berjalan sebesar Rp 7,39 triliun.

Sedangkan untuk DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 3,29 triliun, naik sekitar Rp 686,46 miliar atau 26,2 persen dibanding dengan tahun berjalan sebesar Rp 2,61 triliun.

“Penyerahan DIPA dan rincian alokasi TKDD dipercepat pada bulan November, dengan harapan agar program dan kegiatan tahun 2021 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, acara ini dihadiri Forkopimda lingkup Provinsi Maluku, Para Bupati/Walikota se-Maluku dan pimpinan Vertikal Provinsi Maluku.(BKA-1)

Comment