by

Pansus Bungkam Soal Rekomendasi PSBB

Ambon, BKA- Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon terkesan bungkam soal rekomendasi pencabutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II, yang diakui akan disampaikan ke Pemerintah Kota Ambon.

Namun ternyata rekomendasi tersebut diduga belum disampaikan ke Pemerintah Kota Ambon.

Padahal rekomendasi pencabutan PSBB telah disampaikan secara resmi oleh Pansus Covid-19 lewat konferensi pers, yang menghadirkan sejumlah media, Kamis (2/7) pekan lalu.

Rekomendasi itu diakui telah disampaikan ke pimpinan DPRD agar menjadi keputusan DPRD untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon.

Bahwa DPRD menolak untuk memperpanjang PSBB tahap II, karena dinilai memberikan dampak buruk terhadap aspek ekonomi dan sosial di kota Ambon. Salah satunya tidak memberikan kompensasi kepada para pelaku usaha maupun karyawan toko dan sebagainya yang diliburkan selama PSBB.

Namun rekomendasi itu diduga belum diserahkan ke Pemerintah Kota Ambon. Sehingga Pansus dianggap tidak serius dalam menanggapi keluhan masyarakat, terkait penerapan PSBB yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dituangkan dalam Perwali nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB.

Sementara Walikota Ambon telah menetapkan perpanjangan PSBB tahap II sesuai Perwali nomor 19 tahun 2020, tentang Perubahan Atas Perwali nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Ambon. Yakni, berdasarkan kajian akademisi dan para ahli.

Koordinator Pansus DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, saat dikonfirmasi soal rekomendasi pencabutan PSBB, apakah sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Ambon, justru menolak untuk memberikan tanggapan. “Ke ketua pansus saja ade,” singkat Latupono, via whatsapp, Selasa (7/7).

Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena, saat dikonfirmasi juga tidak merespon sejumlah pesan masuk wartawan terkait rekomendasi dimaksud. Padahal rekomendasi itu diakui sesuai hasil kajian Pansus.

Wakil Ketua Pansus Covid-19, Zeth Pormes mengaku, rekomendasi tersebut telah ditandatangani dan diserahkan ke tiga pimpinan DPRD Kota Ambon. Akan tetapi, soal rekomendasi tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Kota atau belum, dia mengaku tidak mengetahui hal itu.

“Soal rekomendasi, silahkan tanya ke pimpinan pansus atau pimpinan DPRD. Karena setahu saya, itu kita sudah tandatangani dan diserahkan ke pimpinan,” ungkap Pormes.

Menurutnya, soal perpanjangan PSBB tahap II yang diatur melalui Perwali nomor 19 tahun 2020, bukan menjadi kebijakan DPRD, melainkan Pemerintah Kota. Sehingga DPRD bersifat mendukung jalannya PSBB.

“Kita hanya mendukung saja, karena Perwali ini bukan domainnya DPRD. Kalau soal perda, itu baru lewat kita. Jadi kita ikuti saja,” tutur Pormes.

Disinggung soal bentuk fisik dari rekomendasi itu, Pormes enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan kepada pimpinan pansus maupun pimpinan DPRD.

“Soal rekomendasi itu harus ke pimpinan pansus, karena kita tidak boleh melangkahi pimpinan,” ucap dia.

Sebelumnya, Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon resmi menolak rencana perpanjangan PSBB, karena dianggap memberikan dampak buruk terhadap aspek ekonomi dan sosial di Kota Ambon. Penolakan itu disampaikan dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah Kota Ambon, sebagai hasil kajian pansus untuk ditindaklanjuti sebelum memperpanjang PSBB tahap II.

PSBB diakui sangat merugikan para pelaku usaha dan masyarakat lainnya, karena tidak ada intervensi kebijakan dari Pemerintah Kota selama pemberlakuan PSBB. Sehingga berdampak buruk pada aspek sosial hingga perputaran ekonomi di kota Ambon.

“Maka itu kami usulkan agar ada aturan baru, tapi melonggarkan aktivitas masyarakat agar tidak menghambat roda perekonomian. Kami harap, rekomendasi ini menjadi masukan bagi Pemerintah Kota agar tidak lagi memperpanjang PSBB,” tandas Wattimena.

Senada disampaikan Koordinator Pansus Covid-19, Rustam Latupono. Menurut dia, seluruh rekomendasi yang disampaikan akan disetujui sebagai rekomendasi DPRD, untuk diteruskan ke Pemerintah Kota. Karena rekomendasi Pansus merupakan pikiran yang produktif sesuai hasil pengkajian selama PSBB.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini juga menilai, Pemerintah Kota harus segera mengevaluasi PSBB. Dengan memberikan intervensi kebijakan sesuai aturan dalam PSBB.

“Fakta di lapangan ini banyak masyarakat yang menjerit, karna tidak ada sentuhan dari dampak PSBB ini. Maka rekomendasi ini dibuat agar menjadi referensi yang paling mendasar bagi pemerintah untuk mengkaji ulang PSBB,” tegas Latupono. (UPE)

Comment