by

Pasien Karantina Kembali Mengeluh

Ambon, BKA- Pasien Covid-19 yang saat ini berada di lokasi karantina Balai LPMP Provinsi Maluku kembali menyampaikan keluhannya.

Mereka mengeluh terkait masa karantina yang lebih dari 14 hari, serta adanya dugaan tebang pilih pelayanan yang diberikan bagi mereka.

Semua keluhan itu disampaikan langsung kepada Anggota DPR RI asal PKS, Saadiah Uluputty dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rostina Hasyim, saat mengunjungi pasien Covid-19 yang dikarantina di Balai LPMP Poka, kecamatan Teluk Ambon, Sabtu (13/6).

Kunjungan dua srikandi itu, lantaran salah satu video curhatan para pasien yang dikarantina viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Video yang berdurasi 5 menit 16 detik itu disebar luaskan oleh salah satu pasien yang sama-sama dikarantina di LPMP Poka.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah curhatan disampaikan langsung oleh para pasien. Salah satunya pasien berinisial HR, yang video tangisannya sempat viral, mengaku, jenuh dengan kondisi di lokasi karantina.

“Katong (kita) ada 40 orang lebih. Sudah 38 hari disini (LPMP) ibu. Pasti rasa jenuh juga,” curhat HR, lewat rilis yang dibagikan Humas PKS Maluku kepada koran ini, Minggu (14/6).

Selain itu, HR juga mengaku bingung dengan pola pengobatan dan penyembuhan Covid-19. Salah satunya, mereka mempersoalkan perbedaan pengobatan Istri Sekda Maluku dengan pasien umum yang merupakan masyarakat biasa.

“Ada pasien yang tidak pernah minum obat juga tetapi dinyatakan sembuh. Istri Sekda satu minggu positif, satu minggu lagi negatif. Kalau katong rakyat yang susah ini, yang miskin ini tinggal positif terus,” kesalnya.

Salah satu pasien pria lainnya juga mengaku jenuh dengan kondisi pada lokasi karantina, meskipun diberikan makanan rutin oleh petugas.

“Soal makanan dari provinsi sedikit bagus. Cuman katong ingin keluar saja. Disini lama juga bosan,” ungkapnya.

Sementara itu, Saadiah Uluputty saat berada di lokasi karantina turut memberikan dukungan moril kepada para pasien.
“Dengan segala keprihatinan, kita datang bertatap muka mendengar isi hati dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah harus profesional dan transparan dalam penanganan. Hal itu penting, agar penanganan Covid-19 tidak sampai mengganggu stabilitas sosial akibat maraknya kecurigaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19.

“Ini harus dimulai dengan satu keterbukaan. Terutama soal data. Pasien mengeluh, kalau keluarga pejabat penanganannya cepat sembuh, sementara masyarakat biasa lama sekali. Ini kalau tidak ditangani secara serius, bisa mengganggu stabilitas sosial kita, karena keluarga pasien juga tidak puas,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Rostina Hasyim. Selaku anggota DPRD Maluku dapil Kota Ambon, Rostina mendesak Pemprov Maluku untuk memberikan program jaring pengaman sosial kepada keluarga pasien.

Karena menurutnya, ada sebagian keluarga pasien yang dikucilkan dan dijauhi secara interaksi, sehingga mengganggu kelancaran dalam bekerja menghidupi keluarga.

“Pemda harus sentuh keluarga pasien dengan jaring pengaman sosial. Kasihan ada anak pasien yang kerjanya sapu jalan, jualan dan lain-lain, harus dijauhi sehingga tidak bisa kerja lagi.
Bagaimana biaya hidup mereka? Ada juga pasien yang tulang punggung keluarga. Bagaimana hidup anak-anaknya nanti,” pinta Rostina.

Dua legislator asal PKS ini berjanji, akan melakukan koordinasi dan upaya mendorong Pemerintah Daerah memperbaiki pola penanganan Covid-19 di Maluku. Jangan sampai masyarakat menilai Pemda gagal dalam menangani pandemi Covid-19.

Tempat terpisah, Ketua Gustu Penanganan Percepatan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengaku, aksi warga yang berada di lokasi karantina itu merasa bahwa pihaknya tidak transparan dengan hasil swab yang diambil beberapa waktu lalu.

“Jadi persoalan ini kan beberapa hari lalu mereka di swab 26 orang. Dari hasil swab, baru keluar tadi malam ( kemarin malam). Dari 26 itu, 21 diantrannya masih positif dan 5 negatif. Sehingga 5 orang ini keluar. Jadi mereka mau itu lihat hasil swab mereka. Protab kita itu dari BTKL kasih ke Rumah Sakit atau di diklat, nanti dokter yang datang atau panggil untuk bicarakan hasil mereka,” tutur Kasrul, di kantor Gubernur Maluku, Sabtu (13/6).

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku ini menilai, terkait tuntutan warga untuk menunjukkan hasil swab telah direspon. Dan terkait permasalah ini, pihaknya akan mempelajari untuk saling menyadari dengan aksi yang dilakukan warga pada lokasi karantina.

“Pasti kita prihatin dengan kondisi masyarakat. Jadi tadi kita sudah kasih swab mereka masing-masing. Nah sekarang pasien-pasien sudah tahu hasil swab mereka seperti yang mereka ingin. Intinya mereka yang sudah lebih 14 hari itukan, kita juga sangat menyadari kalau kita seperti itu pasti merasa tertekan dan lain-lain,” tukasnya.

Kasrul menambahkan, pelayanan bagi warga yang karantina untuk kebutuhan dasar Pemerintah sudah memenuhinya, sehingga kalau ada yang masih kurang bisa dimaklumi. Dan menyikapi video yang viral tersebut, sudah dibicarakan dengan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga di masa karantina ada perbedaan.

“Yang ada di Video itu, mereka tulang punggung yah. Jadi hal ini saya sudah bicarakan dengan Sekot Ambon. Kalau misalnya seperti bansos, itukan didata di kelurahan, terus akan dapatkan 200 ribu perbulan sampai 9 bulan. Tapi warga yang telah terkonfirmasi Covid-19 mereka itu perlakuannya beda. Kalau dalam rumahnya itu tergantung ril perlakuannya selama mereka dikarantina,” imbuhnya.

Disebutkan, degan adanya perbedaan bansos bagi warga yang menjadi tulang punggung keluarga saat berada di lokasi karantina, agar sedikit meringankan beban mereka. “Ini supaya bisa meringankan sedikit beban warga yang diisolasi di LPMP maupun ditempat lain,” tutup Kasrul.

Sekedar tahu, dalam video HR yang sempat viral beberapa hari lalu itu, membeberkan kinerja buruk terhadapa penanganan para pasien Covid-19 oleh Gustu Provinsi Maluku. Bahkan HR terus meneteskan air mata saat menyampaikan keluhannya kepada publik.

“Katong (kita) tidak sakit, tidak apa-apa tapi tinggal tahan-tahan katong di sini buat apa. Kalau katong orang kaya tidak apa-apa, tapi ini katong orang susah. Katong sudah 1 bulan 5 hari disini (LPMP) coba bilang katong sakit apa. Orang yang kalur sama, minum obat juga sama lalu kanapa masih tahan katong ?,” tanya HR, dalam dialeg Ambon sambil menagis. (UPE/BKA-1)

Comment