by

Pedagang Amplaz Minta Kejelasan PSBB

Ambon, BKA- Puluhan pedagang seputaran Ambon Plaza (Amplaz), kembali mendatangi DPRD Kota Ambon. Mereka meminta kejelasan terkait aturan yang tertuang dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB.

Ada 5 poin yang menjadi tuntutan para pedagang Amplaz lewat Koperasi Himpunan Pedagang Plaza Ambon (KOHIPPA). Seluruh tuntutan itu terkait waktu aktivitas pedagang selama PSBB yang telah diatur dalam Perwali nomor 18 pada pasal 36.

Ketua KOHIPPA, Irvan Hamka menegaskan, pengaturan waktu terhadap aktivitas pedagang selama PSBB telah diatur dalam Perwali nomor 18.

Namun tertanggal 23 Juni kemarin, tim Gugus Tugas (Gustu) telah turun ke Amplaz dan menyuruh para pedagang menutup tempat usaha secara menyeluruh. Yakni sesuai surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G. Latuheru.

Sehingga para pedagang meminta Walikota Ambon, Richard Louhenapessy agar dalam penerapan PSBB harus sesuai dengan pasal-pasal yang telah tertuang dalam Perwali dimaksud.

“Apabila ada perubahan kebijakan terkait pasal-pasal di dalam Perwali nomor 18 tahun 2020, maka harus dibuat SK pencabutan terhadap Perwali nomor 18 tahun 2020. Apabila tidak ada perubahan kebijakan terkait penerapan PSBB, maka biaya-biaya terkait pengelolaan, service charge di Ambon Plaza harus dibebaskan kepada para pedagang,” pinta Hamka, dalam pertemuan bersama Komisi II DPRD Kota Ambon, di Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (29/6).

Tuntutan lainnya, sebut dia, meminta agar tunjangan sosial segera diberikan kepada para pedagang selama penerapan PSBB. Mengingat kondisi ekonomi para pedagang selama PSBB turun drastis.

“Para pedagang akan tetap melakukan kegiatan perdagangan, sampai dengan adanya kejelasan penerapan PSBB dan tuntutan kami diterima,” pesan dia.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu menilai, terkait stimulus berupa relaksasi bagi ratusan pemilik toko maupun counter handpone (HP) itu nilainya mulai dari Rp 800.000 per bulan hingga Rp 10.000.000 per bulan. Namun pihak pengelola Amplaz telah memberikan pengurangan service charge menjadi 50 persen.

Sehingga seluruh tuntutan yang disampaikan para pedagang lewat KOHIPPA, akan dibicarakan lagi dengan pihak pengelola Amplaz.

“Nanti dibicarakan lagi untuk tuntutan mereka menjadi 0 persen. Itu akan disampaikan oleh komisi ke pimpinan, selanjutnya nanti dibahas lebih banyak di Pansus covid,” ungkap Taihutu.

Soal penutupan total tempat usaha di Amplaz, lanjut Politisi PDIP ini, hal itu akan disampaikan untuk nantinya dievaluasi secara bersama.

“Memang di Amplas ini susah, karena dari penjelasan pengelola tadi ada 16 pintu masuk dan pintu keluar. Itu yang membuat surat edaran dari Sekkot meminta agar Amplas ini ditutup,” bebernya.

Menurut dia, apa yang dibuat pemerintah pada dasarnya benar. Akan tetapi, cara penerapan di lapangan yang tidak sesuai. Apakah soal sosialisasinya yang minim, miskomunikasi hingga pendekatan itu yang harus dievaluasi.

“Mungkin bisa dievaluasi supaya mereka (pedagang) bisa dengan senang hati menerima itu. Karena sebenarnya mereka secara keseluruhan menerima penerapan PSBB ini, namun soal caranya yang harus dirubah atau dievaluasi,” saran Taihutu. (UPE)

Comment