by

Pedagang Dibebaskan Retribusi

Ambon, BKA- Seluruh pedagang yang ada di pasar tradisional Kota Ambon, dibebaskan untuk tidak membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Ambon selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II, hingga tanggal 19 Juli 2020.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Pieter Leuwol menegaskan, dengan adanya penerapan PSBB untuk tahap dua, pihaknya tidak lagi menagih retribusi terhadap para pedagang yang ada di pasar.

“Kita tidak tarik lagi itu retribusi selama nantinya PSBB berlaku,” ungkap Pieter, saat dihubungi koran ini, Selasa (7/7).

Saat ini pihaknya beserta OPD lainnya sedang menyiapkan surat keputusan (SK) walikota terkait dengan pembebasan retribusi terhadap pedagang di pasar selama masa PSBB tahap II. Yang diperkirakan, dalam waktu dekat SK tersebut sudah dapat dikeluarkan.

Namun untuk penagihan retribusi terhadap pedagang sendiri, sudah tidak lagi dilakukan oleh pihaknya sejak awal pemberlakuan PSBB tahap II.
“SK pak Wali, sementara kita sedang siapkan. Tapi yang pasti kita sudah tiadakan untuk itu (retribusi) selama PSBB,” beber dia.

Sementara itu, WaliKota Ambon, Richard Louhenapessy menjelaskan, tidak ditariknya retribusi terhadap pedagang di pasar selama masa PSBB, karena mempertimbangkan keringanan relaksasi pajak maupun retribusi terhadap para pedagang yang ada di pasar tradisional.

“Saya segera mengeluarkan surat keputusan bagi pedagang di pasar. Paling tidak selama PSBB tidak dilakukan penagihan retribusi,” tegasnya.

Peniadaan retribusi bagi para pedagang yang ada di pasar, sambung dia, akan sangat membantu untuk meringankan beban dari pedagang yang ada di tengah pandemi covid 19. Mengingat dengan adanya pandemi ini, pemasukan para pedagang juga mengalami penurunan.

“Upaya ini dilakukan agar para pedagang berkurang beban, mengingat selama PSBB aktivitas pasar dibatasi pukul 18.00 WIT,” ucap dia.
Selain itu, pelaku usaha yang ada di Kota Ambon dapat mengajukan keringanan pajak kepada Pemerintah Kota saat pandemi covid 19. Karena adanya pandemi, sangat berat bagi pelaku usaha dalam membayar pajak. Sehingga diberikan keringanan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam menghadapi pandemi.

“Ini berat sekali dan pasti di akhir tahun saat bayar pajak akan ajukan permohonan keringanan, kita pertimbangkan,” tuturnya.

Walikota dua periode ini juga menghimbau, kepada para pelaku usaha yang merasa keberatan dapat mengajukan keringanan. “Keadaan normal 20 persen diajukan bisa di keadaan ini, kita pertimbangkan mereka harus ajukan keringanan,” pungkasnya. (DHT).

Comment