by

Pedagang Mardika Harus Terakomodir

Ambon, BKA- Rencana relokasi ribuan pedagang dari pasar Mardika, kembali dibahas oleh Komisi II DPRD Kota Ambon. Pasalnya, banyak pedagang yang dilaporkan belum kebagian tempat ketika nantinya direlokasi. Disperindag diingatkan, agar seluruh pedagang terakomodir pada lokasi yang tersedia.

Rapat dengar pendapat ini untuk memastikan ribuan pedagang di pasar Mardika mendapatkan tempat sementara saat direlokasi. Kemudian nantinya dikembalikan ke lokasi pasar Mardika yang baru, jika proses revitalisasi telah selesai dikerjakan.

Rapat itu hanya dihadiri Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Janes Aponno. Sementara sejumlah pedagang yang telah disurati untuk hadir bersamaan, justru lebih memilih berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Ambon.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan Disperindag, proses relokasi pedagang dari pasar Mardika akan dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga Komisi akan tetap meminta data base para pedagang Mardika sebagai pegangan, agar saat pasar tersebut selesai, para pedagang bisa dikembalikan menempati pasar Mardika baru.

“Dari informasi tadi (kemarin), ada sekitar 100 lebih pedagang di pasar Apung A dan B yang belum tersedia. Makanya data soal pedagang ini harus lengkap, karena kalau tidak pasti jadi persoalan. Maka tadi kita juga usulkan agar relokasi nanti juga libatkan TNI/Polri,” tandas Jafri, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (15/6).

Dikatakan, yang menjadi persoalan hingga para pedagang menolak, lantaran Disperindag Kota Ambon dalam membangun komunikasi tidak maksimal. Dan yang jadi permasalahan saat ini adalah pasar Apung A dan B, makanya kita minta untuk evaluasi kembali,” beber Jafri.

Politisi PDIP ini menilai, rencana relokasi pedagang Mardika yang direncanakan 18 Juni ini, harus dilakukan dengan benar. Yakni pedagang dipindahkan, maka lapaknya tidak lagi ditempati orang lain agar tidak menghambat pembangunan pasar Mardika.

“Komisi minta, pastikan semua pedagang itu ditertibkan. Jangan nanti sudah penertiban, tapi biarkan pedagang lain menempati tempat itu. Jadi kita harap Pemerintah Kota punya semacam bahan evaluasi. Termasuk rencana penambahan waktu berjualan pedagang hingga pukul 6 sore,” beber dia.

Disinggung soal penundaan relokasi, Jafri mengaku, proyek miliaran ini tidak bisa ditunda. Pasalnya dengan kondisi pandemi saat ini, daerah kesulitan mendapat dana dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan fisik. Maka dengan dana yang telah diberikan, Komisi siap mengawal proses revitalisasi pasar Mardika. Sehingga sekitar 3.000 lebih pedagang bisa menikmati pasar Mardika yang baru.

“Jangan lagi ditunda, tapi diatur baik baik. Bukan pedagang saja yang kesulitan akibat PKM, tapi juga supir angkot maupun tukang ojek. Maka perlu bersabar dan jalani dengan kepala dingin,” pesan dia.

Sekretaris Disperindag, Janes Apono menambahkan, Komisi II DPRD mendukung seluruh rencana relokasi pedagang untuk revitalisasi pasar Mardika. Yakni para pedagang yang direlokasi akan menempati pasar Apung di kawasan Mardika, pasar Oleh-Oleh Tantui dan Transit Passo.

“Ada beberapa catatan Komisi yaitu mempertimbangkan pedagang dari pasar Apung A dan B. Sudah dijelaskan kalau revitalisasi, lokasi itu harus dikosongkan keseluruhan agar tidak ada hambatan saat dikerjakan. Tapi ada catatan penting, yakni pedagang ini mendekati 3000 an, otomatis kita relokasi dan mereka punya hak penuh untuk diakomodir pada pasar baru nantinya. Dan itu gratis tidak ada biaya sesuai pernyataan pak Walikota,” jelasnya.

Aponno juga memastikan, semua pedagang yang direlokasi akan kebagian tempat untuk sementara waktu. Setelah selesai, para pedagang tersebut akan dikembalikan menempati pasar Mardika baru berlantai 5, sesuai yang diatur Pemerintah Kota.

“Kita akan pastikan semuanya mendapat tempat, karena kapasitas pasar Mardika baru nantinya itu diatas 3000an, sementara pedagang yang direlokasi itu 2000 lebih. Jadi lokasi sementara itu hanya tiga pasar tadi. Nanti ada sosialissi terkait pemindahan akan dihimbau melalui Diskominfo,” tutup Aponno. (UPE)

Comment