by

Pekan Ini, Perwali PKM Disosialisasikan

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon hari ini mensahkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), untuk memberlakukan Pra Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.

Namun sebelum diberlakukan, Perwali PKM akan disosialisasikan selama 2 hingga 5 hari dalam pekan ini. Hal ini ditegaskan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, dalam konferensi pers di ruang ULA Balai Kota Ambon, Selasa (2/6).

Politisi Golkar ini menilai, sosialisasi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, agar ketika diterapkan Pra PSBB, masyarakat dapat mematuhi seluruh ketentuan yang diberlakukan Pemerintah Kota sesuai Perwali.

Pemberlakuan Pra PSBB sendiri, sebutnya, diperkirakan akan dilaksanakan pada pekan depan setelah sosialisasi dilakukan.
“Kita telah berkoordinasi dengan Forkopimda, rencana Pemkot untuk PKM pada beberapa sektor yang akan ditandatangani Perwali. Kemudian akan disosialisasi selama 2-5 hari kedepan. Dan mungkin berlaku efektif itu pada hari Minggu atau hari Senin, selanjutnya akan dilaksanakan,” terang Louhenapessy.

Untuk Perwali PKM sendiri, sambungnya, dilaksanakan sebagai upaya tindaklanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku nomor 15 tahun 2020 tentang Pembatasan Orang Dan Moda Transportasi di Wilayah Provinsi Maluku. Dengan Pergub tersebut, akan berlaku untuk semua kabupaten/kota untuk menyikapi sesuai kondisi dari yang ada.

“Pemkot menyikapi itu sesuai proses pelaksanaanya. Yaitu pelaksanaanya Walikota Ambon tentang pembatasan. Jadi ada 4 komponen yang akan di batasi yaitu, pergerakan orang, kegiatan di sektor usaha, kegiatan fasilitas umum, dan moda transportasi,” tegasnya.

Dituturkan, saat ini jumlah warga Kota Ambon yang terpapar Covid 19 semakin naik. Dan itu harus diminimalisir dengan pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga ruang gerak di luar rumah semakin sedikit untuk menekan penyebaran virus tersebut.

“Kenapa Pemkot Ambon merasa perlu untuk segera menerbitkan Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini ? Sebab diketahui bersama, hingga 1 Juni 2020 orang terpapar Covid-19 di Kota Ambon sebanyak 158 orang. Ini sangat betul-betul berdampak bagi masyarakat. Apalagi karena tenaga kesehatan, dan fasilitasnya sangat terbatas di Ambon. Dan saat ini Kota Ambon juga harus menampung pasien yang datang dari luar kota Ambon. Yang tidak sama sekali mempunyai fasilitas di kabupaten lain,” beber dia.

Menurutnya, dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat dapat lebih mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar dapat disiplin demi memutus mata rantai penyebaran Covid 19 yang melanda kota ini.

“Intinya soal bagaimana kita bisa disiplin, dan partisipasi masyarakat secara maksimal. Jadi baik oleh aparat Kepolisian, TNI, Kejaksaan, DPRD sudah setuju dan memberikan dukungan untuk penerapan sangsi. Dan besok (hari ini) akan ditandatangani. Sosialisasi akan melalui spanduk, dan baliho, media, radio dan sebagainya,” pesannya.

Untuk Perwali PKM, tambahnya, akan dibatasi moda transportasi dengan mengurangi 50 persen dari jumlah penumpang normal, penggunaan masker bagi seluruh masyarakat yang keluar rumah.

Bahkan ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat saat peraturan tersebut dilanggar. Yakni dengan sanksi berupa teguran, sanksi tertulis, maupun sanksi sosial. Termasuk akan diberlakukan denda Rp 1 juta hingga 5 juta bagi pelanggar.

“Sanksi yang pertama itu secara lisan yang kedua secara tertulis dan ketiga bentuk sanksi sosial. Disuruh turun untuk bersihkan itu lingkungan disekitar. Tapi untuk jenis-jenis kegiatan usaha yang melanggar aturan itu, ya besarnya adalah 500 sampai 5 juta, itu sanksi dendanya,” tutup Louhenapessy.

Tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes menilai, DPRD terkhusus Komisi I yang bermitra dengan Dinas Sosial, BPBD, Dinkes maupun DP3MD Kota Ambon turut mendukung kebijakan Pemerintah Kota terkait keputusan Walikota lewat Perwali tentang PKM yang merujuk pada Pergub nomor 15 tahun 2020 tentang Pembatasan Orang dan Moda Transportasi.

“Intinya Komisi mendukung langkah Pemerintah Kota tentang PKM. Karena PKM ini merujuk pada Pergub nomor 15 tahun 2020 tentang Pembatasan Orang dan Moda Transportasi. Yang penting, dalam Perwali PKM itu ada 4 komponen penting yang diatur, yakni pergerakan orang, sektor usaha, fasilitas umum dan moda transportasi.

Politisi Golkar ini mengaku, alasan Komisi I mendukung karena melihat jumlah kasus Covid-19 di kota Ambon yang terus meningkat secara signifikan.

“Kenapa kita dukung, karena kita lihat rasio pandemi Covid-19 di Ambon. Sampai dengan hari ini kan jumlahnya sudah ratusan. Artinya dalam kondisi kota seperti ini, kasus Covid-19 sudah tinggi. Maka kita dukung langkah ini, agar ada langkah pembatasan masyarakat dari pandemi ini,” cetusnya.

Ia berharap, dalam kurun waktu 1-5 hari kedepan, upaya sosialisasi ke masyarakat dilakukan secara maksimal. Agar setiap masyarakat memahami dan mematuhi saat diberlakukan.

“Itu sudah konsekuensi, apa yang diterima jika melanggar. Kedua. Kemudian batasan yang harus bergerak dan tdaik di lingkungan. Sosialisasi harus dilaksanakan dari struktur pemerintahan mulai dari camat sampai tingkat RT dan RW. Termasuk melibatkan simpul keagamaan, agar warg betul betul paham dan mentaati itu,” tutup Pormes. (DHT/UPE)

Comment