by

Pekerja Yang Dirumahkan, Tidak di PHK

Ambon, BKA- Akibat pandemi Covid-19 di Kota Ambon, banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Namun pekerja yang dirumahkan, tidak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan. Mereka akan dipanggil kembali untuk bekerja setelah wabah Corona berakhir.

Hal ini dipertegas Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, Godlief Soplanit, kepada koran ini, Rabu (27/5). Menurutnya, banyak pekerja yang beranggapan, bahwa mereka yang dirumahkan telah di PHK oleh pihak perusahaan.

Padahal, para pekerja yang di rumahkan merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi adanya keramaian dalam suatu lokasi, guna memutus mata rantai Covid-19. Mengingat kota Ambon telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran covid 19.

Dan para pekerja harus berpartisipasi dalam penanganan yang dilakukan oleh perusahaannya maupun pemerintah yang ada.

“Mereka (para pekerja) yang dirumahkan, tunggu sampai kondisi Covid-19 ini selesai lalu aktivitas jalan. Lalu mereka kembali dipanggil. Jadi bukan di PHK, cuman dirumahkan,” terang Soplanit.

Dikatakan, pekerja yang dirumahkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Kesepakatan tersebut diberitahukan kepada Disnaker Kota Ambon selaku penengah dalam masalah pekerja dengan perusahaan.

Sehingga pekerja yang dirumahkan, kata dia, tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaannya. Karena sudah ada laporan kepada Disnaker Kota Ambon terkait masalah tersebut.

“Mereka (perusahaan) berikan pemberitahuan ke dinas, telah membuat kesepakatan dengan pekerja untuk mereka rumahkan pekerja. Karena, itu untuk kepentingan tenaga kerja dan perusahaan,” tuturnya.

Menurutnya, bukan hanya kesepakatan yang dilaporkan pihak perusahaan, tetapi perusahaan juga turut melampirkan nama-nama karyawan yang telah dirumahkan. “Mereka juga lapor lengkap dengan nama pekerja. Kondisi sudah normal baru mereka balik lagi,” tandasnya.

Dengan begitu, kata Soplanit, kedepan dalam perkembangan, jika ada perusahaan yang hanya memanggil sebagian pekerja tersebut maka pihaknya akan memediasi perusahaan dengan pekerja.

“Kalau dipanggil seluruhnya atau sebagian, kalau misalnya itu terjadi berarti kita punya kewajiban untuk panggil perusahaan untuk mediasi. Jadi mereka dalam pantauan kita. Jadi nanti kita mediasi tripatri antara perusahaan, pekerjaan dan dinas. Susahnya seperti apa, baru kita berembuk dan mediasi untuk mencari solusi,” pungkasnya.

Soplanit menyebutkan, hingga saat ini, pihaknya sudah mendapat laporan bahwa ada 12 kasus pekerja yang dirumahkan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di kota Ambon, termasuk perhotelan dan kontraktor. (DHT)

Comment