by

Pelaksanaan PSBB, Tunggu Petunjuk Provinsi

Ambon, BKA- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengaku, untuk pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus menunggu petunjuk dari Pemerintah Provinsi Maluku.

PSBB sendiri, kata dia, telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dilaksanakan di Kota Ambon. Setelah sebelumnya proposal PSBB diserahkan oleh Pemerintah Kota melalui Pemerintah Provinsi.

“Kita sudah dapat dari KKP, tapi nantikan kita tunggu resmi dari Pemerintah Provinsi. Kita tunggu petunjuk dari provinsi saja, tapi dalam waktu dekat itu,” beber Louhenapessy, kepada wartawan, Kamis (11/6).

Menurutnya, walaupun telah disetujui namun masih harus ada petunjuk lagi dari Pemerintah Provinsi sebelum nantinya di terapkan di Kota Ambon.

“Kita tunggu pemerintah provinsi resmi kepada kita. Jadi kemarin itu, KKP serahkan kepada Pemerintah Kota melalui pak Sekkot. Tapi itukan tunggu petunjuk dari provinsi,” tuturnya.

Dan untuk penerapan PSBB sendiri, pihaknya harus mengeluar Peraturan Walikota (Perwali) sebelum penerapan. Agar ada payung hukum untuk pelaksanaan PSBB.

“Jadi begini, setelah itu penetapan nanti implementasi harus dibuat dengan Perwali. Jadi sudah ada persetujuan dari kementerian tapi nanti pelaksanaannya itu nanti ada lewat Perwali lagi,” tambahnya.

Dan PSBB, akuinya, merupakan peningkatan dari pelaksanaan PKM yang saat ini telah diterapkan di Kota Ambon sejak tanggal 8 Juni 2020.

“Nanti kita tingkatkan saja ini dari PKM ke PSBB,” sebutnya..

Ia juga menambahkan, PSBB yang telah disetujui tidak langsung diterapkan. Karena harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu.

“Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan SK Menkes, tidak secara otomatis dia berlaku. Jadi pak Gubernur maksud itu, sudah terima SKnya sudah oke tapi tindaklanjutnya itu dengan perwali,” akuinya.

Politisi Golkar ini melanjutkan, dengan PKM yang dilaksanakan saat ini telah memberikan contoh kepada masyarakat. Namun ada beberapa aspek yang harus dilihat untuk pemberlakuan PSBB.

“Sebetulnya dari pengalaman ini, masyarakat sudah mulai biasa ini cuma dari aspek pendidikan, aspek sosial budaya, keagamaan, termasuk aspek sanksi. Kalau memang harus dengan penegakan hukum yaitu kewenangan dari aparat hukum, yaitu polisi,” tandasnya. (DHT)

Comment