by

Pelaku Usaha Dapat Ajukan Keringanan Pajak

Ambon, BKA- Selama pandemi Covid-19, para pelaku usaha yang ada di Kota Ambon dapat mengajukan keringanan pajak kepada Pemerintah Kota. Hal ini disampaikan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy di Ambon, kepada wartawan, Senin (22/6).

Menurutnya, saat pandemi Covid 19 yang terjadi di Kota Ambon, turut mempengaruhi semua sektor. Begitupun pada sektor pendapatan dari pelaku usaha karena minimnya pemasukan.

Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengajukan keringanan pajak, mengingat pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Walikota dua periode ini mengaku, sebelum PSBB diterapkan oleh Pemerintah Kota, pihaknya telah mengambil kebijakan terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak. Sehingga akan mempermudah para pelaku usaha dalam membayar pajak. “Sebelum PSBB sudah ambil kebijakan keringanan pajak relaksasi, semua sudah jalan,” ujarnya.

Ia mengakui, dengan adanya pandemi yang terjadi sangat berat bagi pelaku usaha dalam membayar pajak, sehingga diberikan keringanan guna mempermudah pelaku usaha untuk tetap bertahan selama pandemi ini.

“Ini berat sekali dan pasti di akhir tahun saat bayar pajak akan ajukan permohonan keringanan, kita pertimbangkan,” tuturnya.

Menurut dia, pihaknya telah menghimbau kepada para pelaku usaha yang merasa keberatan untuk dapat mengajukan keringanan.

“Keadaan normal 20 persen diajukan bisa di keadaan ini, kita pertimbangkan mereka harus ajukan keringanan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, Roy de Fretes mengungkapkan, dengan adanya pandemi Covid 19 di Kota Ambon, berdampak besar bagi setoran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Kota.

Dengan begitu, telah ada Surat Keputusan (SK) Walikota tentang pemunduran penyetoran. Sehingga pajak yang harus disetor oleh wajib pajak, dapat dilakukan dalam tahun ini. “Oleh sebab itu, kemarin itu ada SK dari pa walikota nomor 217 tentang Pemunduran Penyetoran,” sebutnya.
Untuk pemunduran tersebut, wajib pajak dapat membayarkannya pada bulan Desember 2020 dan hal tersebut sudah merupakan kebijakan dari relaksasi pajak.Dan relaksasi pajak dimaksud, dilaksanakan bagi pajak hotel, restoran, hiburan maupun pajak parkir.

“Jadi untuk pajak April, Mei, Juni di tunda di bulan Desember. Dan itu merupakan salah satu dari relaksasi pajak. Empat pajak itu yang kemarin sudah dibuat SK untuk pemunduran pembayaran di tahun 2020,” pungkas Roy. (DHT)

Comment