by

Pelaku Usaha Keluhkan PSBB

Ambon, BKA- Para pelaku usaha di sepanjang jalan A.Y. Patty dan Samratulangi, Kecamatan Sirimau, mengeluh dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sementara berjalan. Mereka menilai, penerapan PSBB terkesan tebang pilih.

Pasalnya, dari ratusan tempat usaha yang berjejer sepanjang dua jalan pusat kota ini, hanya sebagian yang diharuskan tutup. Sementara sebagian tempat usaha lainnya dibiarkan beroperasi.

Pantauan koran ini, dari ratusan tempat usaha yang berlokasi pada dua jalan tersebut, tidak seluruhnya ditutup. Kebijakan untuk menutup tempat usaha hanya berlaku bagi counter handpone (HP), toko elektronik, toko sepatu, tempat pangkas rambut dan lainnya.

Sementara rumah makan, cafe, rumah kopi, apotik, toko peralatan kue, apotik, maupun toserba seperti Senyum 5000 dan beberapa sejenisnya justru dibiarkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIT.

Hal inilah yang membuat sejumlah pelaku usaha beserta karyawan ikut mengeluh. Mereka menilai, penerapan PSBB di Kota Ambon terkesan tebang pilih.

“Kita juga heran, masa hanya toko HP dan beberapa disuruh tutup. Tapi sebagian tetap buka. Harusnya kalau mau tutup, ya tutup semua. Jangan tebang pilih,” ungkap Lita, salah satu karyawan counter HP di kawasan A.Y. Patty, saat ditemui koran ini, Selasa (23/6).

Menurutnya, jika pemerintah membiarkan hanya toko-toko yang menjual berbagai ragam sembako tetap beroperasi, lalu bagaimana dengan nasib para karyawan toko lainnya. Karena penutupan tersebut akan berlaku selama penerapan PSBB.

“Kalau seperti ini, counter HP pasti rugi. Lalu kita para karyawan juga belum tentu digaji. Karena aturan ini selama PSBB. Harusnya kalau mau tutup ya semua, jangan counter HP atau toko elektronik di tutup tapi toko-toko lain buka. Jadi jangan tebang pilih,” kesalnya.

Keluhan yang sama disampaikan Muslain, salah satu pemangkas rambut di kawasan jalan A.Y. Patty. Menurutnya, aturan yang diberlakukan selama PSBB justru terkesan tebang pilih dan merugikan sebagian para pelaku usaha sekitar.

Sebab, perintah penutupan tempat usaha sesuai aturan PSBB hanya diberlakukan bagi sebagian tempat usaha. Sementara sejumlah tempat usaha lainnya justru dibiarkan beroperasi hingga jam yang ditentukan.

“Aturannya tebang pilih. Kalau mau bilang tempat cukur rambut harus tutup, kenapa hanya kami. Beberapa tempat pangkas rambut juga tetap buka. Belum lagi yang banyak di kawasan Mardika itu juga tetap buka. Kenapa hanya kami yang tutup, tapi yang lain buka,” heran Muslain.

Menurut dia, jika aturan hanya membolehkan toko-toko sembako tetap buka, maka yang dilakukan pemerintah justru keliru. Karena banyak toko bangunan, toko perlengkapan kue dan beberapa lainnya justru dibiarkan tetap beroperasi.

“Ini yang keliru. Kalau memang hanya toko sembako, lalu toko perlengkapan kue, atau perlengkapan rumah tangga seperti Senyum 5000 itu apa. Belum lagi toko-toko lainnya juga tetap buka. Jangan hanya kita. Lalu selama 14 hari kita mau makan apa kalau tidak ada pemasukan ?,” tanya dia.

Ia bahkan mengaku, ada ancaman yang disampaikan para petugas di lapangan saat menyampaikan aturan untuk menutup tempat usaha selama PSBB.

“Ada petugas Satpol PP yang mengancam, katanya kalau tidak mau tutup nanti kita cabut izin usaha. Terus ada juga salah satu oknum Polisi, bahwa kalau tidak tutup kita akan dipulangkan ke daerah asal. Hal-hal seperti ini kan tidak boleh, karena kita ini pelaku usaha yang turut berkontribusi kepada daerah. Kita hanya bingung disuruh tutup selama 14 hari, lalu nanti mau makan apa,” sebutnya.

Terpisah, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, James Maatita mengatakan, persoalan terkait keluhan para pelaku usaha juga telah disinggung dalam rapat evaluasi bersama Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota Ambon.

Politisi PDIP ini juga mengaku, regulasi yang diterapkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) nomor 18 untuk menjalankan PSBB merupakan turunan dari Peraturan Presiden (PP) nomor 23 tahun 2020 tentang PSBB yang kemudian turun menjadi Keputusan Menteri untuk diberlakukan selama penerapan PSBB.

Dimana dalam aturan tersebut, ada pengecualian bagi toko-toko sembako dan toko bangunan agar perputaran ekonomi di daerah tetap berjalan. Akan tetapi, Pansus telah meminta kepada Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas, agar dapat menyurati seluruh pelaku usaha terkait aturan dimaksud.

“Kita sudah minta ke pak Sekkot dan Gugus Tugas, agar toko yang tidak mengalami pengecualian itu diberikan surat, bahwa tempat usaha mereka tidak dibenarkan beroperasi selama PSBB, karena tidak sesuai dalam aturan. Namun yang jadi persoalan itu, bagaimana soal nasib para karyawan toko yang dirumahkan selama PSBB. Rasa keadilan ini harus dijelaskan juga,” terang Maatita.

Mantan Ketua DPRD periode 2014-2019 ini juga menyesalkan sikap petugas di lapangan yang melakukan intimidasi bagi para pelaku usaha. Karena menurutnya, keberhasilan PSBB ini ada para rakyat bukan pemerintah.

Sehingga para petugas di lapangan juga harus melakukan cara-cara komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa kondisi kota ini dalam situasi bencana nasional non alam.

“Keberhasilan PSBB itu ditangan rakyat, bukan pemerintah. Maka Pemerintah harus punya cara komunikasi yang baik dengan masyarakat. Bahwa ada kekhususan yang dibuat pemerintah dan wajibdiikuti masyarakat. Sehingga tidak perlu lakukan cara-cara intmidasi dan lainnya.

Intinya Pansus sementara mengusulkan ke Pemerintah, agar bagaimana melihat asas keadilannya. Yakni bagi toko yang ditutup dan terdampak, apakah sudah didata pemerintah. Sehingga konsekuensi dari sebuah aturan itu harus jelas. Masyarakat harus jelas dan pemerintah juga harus jelas,” pungkas Maatita.

Sementara itu, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, di sela-sela tinjauan ke beberapa tempat usaha di A.Y. Patty dan Samratulangi telah menegaskan, bahwa penerapan PSBB untuk hari pertama dan kedua masih bersifat persiuasif serta sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat umum lainnya.

Politisi Golkar ini mengaku, untuk toko-toko yang ada di Kota Ambon juga akan tutup selama 14 hari, kecuali toko yang memenuhi persyaratan.

“Jadi toko-toko yang diizinkan itu, yang berhubungan langsung pada masyarakat. Seperti toko-toko bahan makanan, atau menjual barang strategi seperti bahan-bahan bangunan, dan toko khusus yang menjual alat bahan pemakaman. Tetapi tetap tutup pada pukul 20.00 WIT,” tegasnya.

Louhenapessy menilai, banyak orang yang belum memahami Perwali, sehingga menjadi pembiasan penafsiran terhadap pelaksanaan Perwali terutama pada fasilitas-fasilitas umum serta toko-toko yang ada.

Namun, Ia tetap memberikan apresiasi bagi para pelaku usaha yang saat diminta untuk menutup tempat usahanya, langsung menuruti.

“Pelaku usaha saya memberikan apresiasi terutama diseputaran kota dan sekitarnya itu hampir 95 persen. Dengan kesadaran, kami mengingatkan lalu mereka mulai tutup lagi tempat usaha mereka,” tukasnya. (UPE/DHT)

Comment