by

Pelayanan Perizinan Hanya 10 Orang

Ambon, BKA- Demi menghindari kerumunan orang saat melakukan pelayanan publik khususnya pengurusan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon akan membatasi jumlah pengunjung saat melakukan pengurusan perizinan.

Hal tersebut, karena semakin banyak orang yang melakukan pengurusan perizinan, maka semakin besar pula potensi penyebaran Covid 19 terjadi. Mengingat saat ini kota Ambon merupakan zona merah penyebaran Covid 19, dan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid 19 terus merangkak naik.

Dengan begitu, pembatasan orang sangat diperlukan untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut, baik kepada masyarakat lainnya yang melakukan pengurusan maupun petugas pelayanan perizinan.

Kepala DPMPTSP Kota Ambon, Fernanda Louhenapessy menilai, dengan adanya pendemi Covid 19 di kota Ambon, pihaknya mengambil kebijakan hanya melayani masyarakat selaku pengunjung dengan jumlah 10 orang per hari.

“Jadi maksimal yang didepan kantor kita diperbolehkan hanya 10 orang. Yang lain mungkin berada di luar. Setelah itu baru 10 orang masuk lagi, maksimal 10 orang,” terang Fernanda, kepada wartawan, Kamis (4/6).

Menurutnya, pada hari biasanya masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan pada dinasnya sangat banyak, sehingga harus ada pembatasan.

Pihaknya juga telah melakukan rapat untuk berlakukan pembatasan tersebut. Agar terjadi penyebaran wabah, baik untuk petugas pelayanan maupun masyarakat di tengah pandemi saat ini.

“Nanti kita tata, karena sudah pertemuan. Karena masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan terlalu banyak,” sebutnya.

Hal ini, lanjutnya, harus dilaksanakan karena sesuai dengan protap pelaksanaan peraturan walikota (Perwali) terkait dengan Pra PSBB yang akan dilaksanakan.

Dituturkan, banyak masyarakat yang datang di Balai Kota bukan hanya yang melakukan pengurusan perizinan pada pihaknya. Tapi juga pelayanan publik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon.

“Ada dari perizinan, keuangan, bapenda juga. Jadi tidak semua pada kita, dan memang saling terkait,” ucapnya.

Dengan begitu, semakin banyak aktivitas di Balai Kota, pembatasan yang diterapkan oleh pihaknya dapat melindungi petugas pelayanan maupun meminimalisir penyebaran yang terjadi. (DHT)

Comment