by

Pemda Tidak Pernah Berkordinasii Soal LKPJ 2019

Ambon, BKA- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 sampai saat ini belum disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT).

Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau, mengatakan, seharusnya LKPJ mestinya dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran. Namun sampai sekarang, Pemkab SBT dinilai cuek terhadap kewajibannya tersebut.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, sejauh ini Pemkab SBT tidak pernah berkolaborasi dengan dirinya selaku pimpinan DPRD, soal kapan akan disampaikan LKPJ 2019.

“Sampai saat ini, saya tidak pernah dikordinasikan soal kapan akan dilakukan penyampaian LKPJ oleh saudara Bupati. Karena itu, selaku Ketua DPRD, saya beranggapan bahwa LKPJ tahun anggaran 2019 tidak dilakukan oleh Pemkab SBT sama sekali,” katanya, Rabu (17/6).

Selain itu, dia menambahkan, meskipun waktu untuk penyampaian LKPJ itu sudah diperpanjang dengan surat Mentri Dalam Negri Nomor 700 tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, untuk batas waktu LKPJ sampai 30 April, namun hal itu pun tidak dilakukan oleh Pemkab SBT, sampai sekarang.

“Memang batas waktu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban itu diperpanjang sampai 30 April. Ini adalah agenda wajib yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Karena itu, kalau hari ini (kemarin, red) dilakukan rapat oleh Komisi A bersama dengan Sekda, Kepala Bapeda dan Kepala Bagian Hukum, ya itu sangat wajar. Sekali lagi saya tegaskan, sampai saat ini Pemda tidak pernah kordinasi dengan saya selaku Ketua DPRD. Saya tidak tahu, ini pemerintah daerah tidak mau sampaikan atau seperti apa. Saya juga tidak tahu,” Tutup Noaf.(LAN)

Comment