by

Pemerintah Belum Tindak Lanjuti 2.033 Rekomendasi BPK

Jakarta, BKA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 5,70 persen atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak 2004 hingga semester II 2019 atau sebanyak 2.033 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tersebut berpotensi merugikan negara senilai Rp2,68 triliun.

“Komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangan, tetapi yang juga pentingnya adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR Selasa (14/7).

Lihat juga: BPK Bakal Bongkar Penyebab Lambatnya Belanja Corona
Tugas BPK, lanjut Agung, memang tidak berhenti setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga seluruh hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Karena itu, lembaganya terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

“Apalagi berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK,” tegas Agung.

Secara keseluruhan, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) sejak 2004 sampai Semester II 2019 mencakup 16.854 temuan dan 35.654 rekomendasi.

Selain yang belum ditindaklanjuti, BPK juga mencatat ada 0,45 persen atau 160 rekomendasi dengan potensi kerugian senilai Rp1,47 triliun yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Sementara itu, 25.819 rekomendasi atau 72,42 persen senilai Rp17,13 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan 7.642 rekomendasi atau 21,43 persen senilai Rp16,30 triliun masih dalam proses tindak lanjut. (INT)

Comment