by

Pemerintah Diminta Tindak Lanjuti Edaran Kemenkes

Ambon, BKA- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena, meminta Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota untuk menindaklanjuti edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkas) RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, terkait batasan tarif pemeriksaan rapid test sebesar Rp 150 ribu, yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2020.

Tindak lanjut edaran Kemenkes itu penting dilakukan, untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi virus corona. Karena memang biaya rapid test yang diberlakukan saat ini, dirasa sangat mahal, sehingga tidak meresahkan masyarakat yang akan melakukan aktivitas perjalanan antar daerah, sebab biaya berkisar Rp 350 ribu hingga 750 ribu.

“Kemenkes RI kan sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan provinsi, serta ketua organisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia, mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test. Jadi untuk keseragaman, maksimal sesuai edarannya itu paling tinggi Rp 150 ribu. Sehingga Pemprov maupun kabupaten/kota sudah harus menindaklanjuti hal itu, dengan mengontrol biaya Rapid tes pada semua pelayanan kesehatan, baik rumah sakit (RS) swasta maupun milik pemerintah,” pinta anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku itu, Rabu (8/7).

Memang kedudukan surat edaran Kemenkas tidak sama dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, tapi ini merupakan salah satu bentuk keperpihakan dari Pemerintah Pusat (Pempus) terhadap masyarakat.

“Soal biaya Rapid tes, ini kan sudah menjadi polemik perbincangan dikalangan masyarakat, yang menganggap sudah menjadi lahan bisnis, karna biaya yang dipungut itu sudah cukup fantasi melambung tinggi, padahal biaya satu unit rapid tes hanya bekisar Rp 50 ribu hingga 75 ribu. Sedangkan biaya yang sekarang ini kan bervariasi, ada yang Rp 350 ribu hingga Rp 750 ribu. Sehingga dengan edaran Kemenkes itu, akan menekan sekaligus menyeragamkan biaya tersebut,” tegas Alimudin.

Selain itu, katanya, dengan adanya biaya rapid test yang bervariasi itu telah mebuat masyarakat menjadi bingung. “Sehingga lewat edaran Kemenkes sudah ada keseragaman batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test,” pungkasnya.(RHM)

Comment