by

Pemkot Didesak Bayar Insentif Tenaga Medis

Ambon, BKA- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin mendesak Pemerintah Kota Ambon untuk segera membayar seluruh isentif tenaga medis di Kota Ambon. Sebab, hingga saat ini banyak, tenaga medis yang belum menerima insentif penanganan Covid-19.

“Saya kira pemerintah kota harus membayar insentif bagi tenaga- tenaga perawat yang ada, karena mereka yang membantu penanganan Covid-19 ini. Sehingga tidak ada kesan bahwa kita hanya menggunakan tenaga mereka saja tetapi mengabaikan apa yang menjadi hak mereka,” tandas Rovik, kepada wartawan, di gedung DPRD Maluku, (12/8)

Aleg Dapil Kota Ambon ini menilai, kerja tenaga medis ini sangat beresiko, maka itu apa yang menjadi hak mereka harus menjadi perhatian pemerintah.

“Pekerjaan mereka itu penuh dengan resiko, dan karena itu harus diperhatikan sebagai stimulus supaya mereka lebih fokus untuk bekerja,” cetusnya.

Menurut dia, penanganan Covid-19 yang dilakukan bukan sekedar mengupdate data kasusnya, atau juga orang yang terpapar. Tetapi tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19, sehingga harus diperhatikan.

“Kami minta Pemerintah Kota Ambon untuk sesegera mungkin mencairkan insentif mereka. Karena sepengetahuan saya dananya sudah ada, tinggal mekanisme keuangannya yang diatur,” ujarnya.

Selain tenaga medis, sambung Politisi PPP ini, Pemerintah Kota juga harus memperhatikan para petugas maupun relawan lainnya yang turut terlibat dalam pengamanan di setia pos pos yang ada.

Dikatakan, beberapa hari lalu saat melewati pos penjagaan, banyak keluhan yang disampaikan para petugas. Salah satunya adalah honor mereka yang belum dibayarkan.

Parahnya lagi, lanjut Rovik, para petugas yang ada tidak mengetahui secara pasti berapa besaran insentif yang mereka dapat selama ditempatkan di pos pos penjagaan.

“Saya mendapatkan keluhan langsung dari mereka yang ada pos-pos penjagaan, bahwa sampai saat ini mereka belum mendapatkan honor. Mereka juga tidak tahu berapa besar honor yang mereka dapat. Padahal yang untuk provinsi sudah memperoleh itu,” heran dia.

Mantan anggota DPRD Kota Ambon dua periode ini menyebutkan, para petugas provinsi telah mendapatkan haknya. Sementara untuk Kota Ambon belum, dan hal ini memicu kecemburuan sosial di lapangan.

“Harusnya kita menjaga jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau kecemburuan di lapangan. Karena ada dua tim yaitu tim dari Pemkot dan tim provinsi. Kami harapkan agar jumlah honornya baik itu tim dari Pemkot maupun provinsi harus sama dari sisi besarannya,” pesan Rovik. (RHM)

Comment