by

Pemkot Diminta Sesuaikan Pembubaran Gustu

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon diminta segera menyesuaikan pembubaran Gugus Tugas (Gustu) Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi resmi membubarkan Gustu Covid-19 pusat dan daerah sesuai pasal 20 ayat 2 huruf B Pepres nomor 82/2020. Yakni Pepres ini membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 9 tahun 2020 tentang Gustu Percepatan dan Penanganan Covid-19.

“Perpres 28 itu berlaku dari pusat sampai ke daerah, dan Pemerintah Kota tinggal mengikuti jika sudah ada pembubaran gugus tugas ke komite yang ada. Maka kita minta Pemerintah Kota Ambon segera menyesuaikan pembubaran Gugus Tugas sesuai Perpres tersebut,” tandas Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Selasa (21/7).

Menurut Politisi Golkar ini, pembahasan terkait pembubaran gugus tugas ini belum dibicarakan dengan DPRD selaku mitra pemerintah. Namun selaku mitra pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan akan tetap menyesuaikan dalam proses penanganan Covid-19 di kota Ambon.

“Dalam pembentukan Gustu ini DPRD tidak dilibatkan dalam struktur, karena fungsi DPRD sendiri ada yaitu pengawasan. Dan kalau nantinya sudah dilakukan pembentukan komite untuk batalkan Gustu, DPRD tetap menyesuaikan sesuai fungsi pengawasan,” ungkapnya.

Dikatakan, dalam rapat evaluasi Pansus Covid-19 DPRD bersama Pemerintah Kota nantinya akan disinggung soal penyesuaian pembentukan Komite Kebijakan Pengendalian ‎Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diatur dalam Perpres nomor 82 tersebut.

“Kita mendorong agar secepatnya menyesuaikan Pepres 28 itu. Dan untuk keberadaan Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon ini punya batas waktu. Nanti kita lihat besok (hari ini) saat rapat dengan gugus tugas, kita akan sampaikan soal ini Perpres 28 ini,” pungkas Toisuta.

Hal yang sama disampaikan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena. Menurut dia, dengan diterbitkannya Perpres nomor 28 tahun 2020 yang telah membubarkan Gugus Tugas tingkat pusat sampai daerah, maka Pansus mendukung agar Pemerintah Kota segera menyesuaikan Pepres tersebut.

“Kami mendukung itu agar Pemerintah Kota segera menyesuaikan Perpres untuk pembubaran Gugus Tugas di tingkat kota. Agar tidak ada kendala dalam proses penanganan pandemi Covid-19 di Kota Ambon,” pintanya.

Politisi Gerindra ini menilai, fungsi Pansus Covid-19 dalam pengawasan penanganan serta penggunaan anggaran Covid-19 tetap menyesuaikan sesuai tupoksi yang dimiliki.

Namun menurutnya, ada beberapa Diktum yang perlu dievaluasi oleh pimpinan DPRD terkait keberadaan Pansus yang nantinya disesuaikan dengan pembentukan Komite Kebijakan Pengendalian ‎Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi oleh Pemerintah Kota yang diatur dalam Perpres nomor 82 tersebut.

“Pansus tetap jalankan fungsi pengawasan. Tapi bisa saja pimpinan DPRD keluarkan SK baru, tapi Diktum dari SK itu harus dirubah dan disesuaikan dengan Pepres 28 tadi. Dengan cara itu tanggung jawab DPRD sebagai pengawasan tetap berjalan sampai muncul kebijkan baru yang diterbitkan dari pemerintah pusat,” tandasnya.(UPE)

Comment