by

Pemkot Diminta Tingkatkan Pendapatan Daerah

Ambon, BKA- Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2019 dinilai belum mencapai target. Untuk itu, DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Kota untuk lebih aktif dalam mengupayakan pendapatan daerah.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Ambon terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ambon, Richard Louhenapessy tahun anggaran 2019, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (11/5).

Ada 4 poin rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna yang dilakukan lewat video conference (Vicon) itu. Salah satu poin diantaranya, terkait pendapatan daerah yang dinilai tidak mencapai target.

Yakni pada poin 4, bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.197.152.284.008 atau 92,16 persen dari target pendapatan Rp 1.298.949.421.823. Sehingga memberikan gambaran, realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kota belum mencapai target yang direncanakan.

Setelah dikaji dan dianalisa, yang didapati hanyalah pos pajak daerah yang realisasinya mencapai bahkan melampaui target. Sehingga DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Kota untuk lebih aktif dalam mengupayakan pendapatan daerah. Baik dari pos pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan dan perimbangan, serta pendapatan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rekomendasi tersebut juga tertulis, pos belanja Pemerintah Kota yang terealisasi sebesar 91,92 persen. Dimana belanja tidak langsung sebesar 94,19 persen bila dibandingkan dengan belanja langsung yang hanya mencapai 85,46 persen, terutama pada pos belanja modal yang hanya 78,82 persen.

Sehingga mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota belum secara serius memberi perhatian pada kepentingan publik yang menjadi sasaran prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah (APBD).

“Pemerintah Kota diminta lebih perhatian pada serapan anggaran yang ditujukan pada belanja modal dalam pos belanja langsung, yang dapat menyentuh langsung kepentingan publik,” ungkap Zeth Pormes, saat membacakan rekomendasi itu.

Selain itu, adapula poin ke tiga yang meminta Pemerintah Kota untuk dapat menginformasikan dalam LKPJ tersebut, berapa hutang pihak ketiga yang belum dibayarkan di tahun 2019 dan menjadi beban tahun anggaran 2020.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menegaskan, rekomendasi DPRD perlu disampaikan guna perbaikan kinerja walikota di tahun berikutnya.

“Itu rekomendasi berdasarkan LKPJ yang dimasukan ke DPRD. Pansus bekerja dan pansus mengambil pokok pikiran berdasarkan LKPJ. Semoga rekomendasi DPRD bisa ditindaklanjuti Pemerintah Kota lewat walikota,” terang Latupono, usai paripurna.

Selain 4 poin itu, lanjut Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini, ada sejumlah masukan pada bidang-bidang yang ada. Seluruhnya untuk perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan, mengingat rekomendasi merupakan tugas DPRD dalam mengevaluasi seluruh kebijakan walikota dan satuan anggaran.

“Misalnya bidang komunikasi, itu rekomendasinya di baca saja, termasuk hutang pihak ketiga harus diselesaikan tahun ini. Ini untuk perbaikan kinerja. Jadi rekomendasi sifatnya mengikat dan harus dilakukan oleh Pemerintah Kota lewat Waliktoa dan satuan anggaran dalam rangka perbaikan kinerja untuk pelayanan publik,” tutup Latupono. (UPE)

Comment