by

Pemkot Disarankan Minta Tambahan Jatah Mitan

Ambon, BKA- Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally menyarankan, Pemerintah Kota Ambon segera meminta penambahan jatah minyak tanah (mitan) ke Pertamina. Hal ini untuk menjawab kelangkaan mitan, yang belakangan ini meresahkan masyarakat kota Ambon.

“Saya sarankan, Pemerintah Kota Ambon lewat Disperindag, segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan mitan. Dengan meminta penambahan jatah minyak tanah dari Pertamina. Karena dari hasil pantauan di lapangan, banyak terjadi kekosongan minyak tanah di pedagang atau pangkalan minyak tanah yang terlalu lama. Ini sangat menyulitkan masyarakat,” ungkap Wally, saat, menghubungi koran ini, Selasa (12/1).

Dipaparkan, suplai mitan terhadap sejumlah pangkalan mitan di kota Ambon, sesuai jadwal telah ditetapkan seperti biasa. Namun yang terjadi, saat minyak tanah masuk langsung di borong atau dibeli oleh masyarakat. Dan pembelian yang terjadi tidak biasa, karena mengakibatkan pangkalan minyak tanah menjadi ludes secepat kilat.
Padahal dihari-hari biasanya, lanjut dia, masysarakat hanya membeli sesuai kebutuhan harian sebanyak 5 liter. Namun yang terjadi belakangan ini, masyarakat langsung membeli 5-10 gen, bahkan lebih. Sehingga jika dibiarkan terus menerus, maka pasokan mitan yang didistribusikan itu hanya mampu melayani sebagian masyarakat.

“Saat saya turun ke lingkungan untuk melihat langsung proses penjualan, pangkalan yang awalnya hanya melayani di lingkungan setempat, namun terjadi lintas daerah. Yaitu minyak tanah pada pangkalan kawasan Tanjung Batumerah, kecamatan Sirimau, dibeli masyarakat dari Latuhalat, kecamatan Nusaniwe. Saat pangkalan mengalami kekosongan, mereka harus menunggu jadwal yang berikutnya yang telah ditentukan oleh agen minyak tanah,” tutur dia.

Ketua DPD PKS Kota Ambon ini menilai, Disperindag kota Ambon harus melakukan komunikasi dengan Pertamina, agar agen minyak tanah dapat ditambah jatahnya. Sebab, jika jatah agen di kota Ambon ditambah, maka dengan sendirinya pangkalan minyak tanah di kota Ambon dapat melayani kebutuhan masyarakat. Dan jika langkah tersebut tidak dilakukan, maka dipastikan masyarakat akan kembali kesulitan memperoleh kebutuhan mitan.

Sehingga diharapkan, Disperindah Kota Ambon juga turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui problem kekosongan minyak tanah. Agar dapat memperoleh data yang jelas terkait kekosongan mitan.

“Saya sebagai anggota DPRD mendukung pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Disperindag untuk meminta tambahan jatah minyak tanah bagi kita di Ambon. Dengan cara ini, agar permasalahan kekosongan minyak tanah dapat teratasi,” harapnya.
Permasalahan lainnya, tambah Wally, ada pada kapal laut yang berada di kota Ambon. Yang mana juga membutuhkan bahan bakar minyak jenis mitan untuk dapat terus beroperasi, juga sering memborong mitan di pangkalan mitan.
Sehingga hal ini, perlu dipikirkan lagi oleh Pemerintah Kota lewat dinas terkait, agar kedepan perlu membuat pangkalan bahan bakar bagi kapal yang akan melaut untuk proses tangkap ikan.

“Jika ini terjadi karena masa transisi program konversi minyak tanah ke elpiji, maka Pertamina harus menjelaskan kepada Pemerintah Kota Ambon. Sehingga informasi dapat diterima masyarakat. Ini terjadi karena beberapa pangkalan minyak tanah saat memperpanjang surat perjanjian, diwajibkan mengambil tabung elpiji,” bebernya.
Dituturkan, saat ini pemerintah kota belum menetapkan pangkalan minyak tanah sebagai pangkalan elpiji. Sehingga permasalah minyak tanah perlu diselesaikan oleh pemerintah kota. Karena masyarakat masih enggan memakai elpiji.

“Jika ada penambahan jatah minyak tanah bagi seluruh agen, tidak akan terjadi adanya panic buying di masyarakat. Kedepan kita tidak akan mendengar berita antrean dan persepsi kurang baik dari masyarakat terkait kekosongan minyak tanah,” harap Aleg PKS dua periode ini.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Ambon lainnya, Zeth Pormes menambahkan, dirinya akan mendorong Pemerintah Kota Ambon lewat Disperindag untuk meminta penambahan jatah dari Pertamina.

“Ini harus dilakukan sebagai solusi, sehingga tidak terjadi kelangkaan minyak tanah di masyarakat. Disperindag harus cek pada pangkalan minyak tanah, untuk mendapatkan data rill kenapa sampai minyak tanah mengalami kekosongan yang cukup lama,” pungkasnya. (UPE)

Comment