by

Pemkot Kembali Didesak Realisasi Bantuan Gempa

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon kembali didesak untuk segera merealisasikan bantuan gempa tahun 2019. Desakan ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi DPRD saat Paripurna ke-5 Penutupan Masa Persidangan III tahun sidang I 2019-2020 dan Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang II 2020-2021, yang dilakukan secara virtual, Rabu (2/9).

Ada 16 poin rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam Paripurna tersebut. Namun persoalan realisasi bantuan gempa ini menjadi poin ke tiga, yang dinilai menjadi prioritas DPRD Kota Ambon untuk didorong.

Yakni, Pemerintah Kota Ambon segera memvalidasi data korban bencana gempa bumi di kota Ambon, terhitung tanggal 26 September dan 10 Oktober 2019. Sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah diputuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Ketua I DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, usai memimpin Paripurna mengaku, dari seluruh poin rekomendasi yang disampaikan, persoalan bantuan gempa tahun 2019 yang lebih diprioritaskan untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota.

Dirinya bahkan mengingatkan Pemerintah Kota untuk tidak mengulur waktu atau mengaitkan hal tersebut dengan penanganan Covid-19 di kota Ambon.

“Terpenting itu soal bantuan masyarakat yang terdampak gempa 2019. Dari awal sudah saya sampaikan ke media, bahwa Pemerintah Kota segera merealisasikan itu. Jangan kaitkan dengan Covid, karena DPRD dan Pemkot sudah siapkan anggaran Covid tersendiri. Itu yang penting, jadi segera realisasikan” tandas Mailoa.

Hal tersebut, kata dia, juga telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Ambon untuk berkoordinasi dengan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

“Soal respon pemerintah, belum saya tanyakan ke ketua. Tapi ini sudah satu bulan lebih saat terakhir kita turun cek rumah warga yang terdampak bencana longsor bencana. Maka saya kira ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota,” pesannya.

Selain persoalan gempa, beberapa poin rekomendasi juga akan didorong DPRD sesuai tupoksi yang dimiliki.

Rekomendasi dimaksud, sebagai bentuk perwujudan sinergitas antara DPRD dengan kepala daerah. Diantaranya mendesak Pemkot Ambon segera melakukan proses penyelesaian kepala pemerintahan negeri yang definitif.

Kemudian Pemkot juga diminta percepat tahapan pemilihan kades sesuai ketentuan dan peraturan yang telah diturunkan Pemerintah Pusat.

Pemkot diminta lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan ketentuN aturan yang telah diterbitkan untuk mengatasi dan mencegah penularan Covid-19 di Ambon. Juga diminta segera menyelesaikan proses penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), khusus untuk BLT dari APBD bagi calon penerima bantuan, yang sampai saat ini belum menerima gakt mereka.

Selanjutnya, meminta Pemkot segera menyelesaikan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan terhadap tenaga kerja akibat dampak Covid-19 di Ambon. Juga meminta Pemkot meminimalisir dampak penyebaran penyakit berbahaya lainnya yaitu DBD terhadap ancaman peningkatan kasus serta mengoptimalkan peningkatan konsep pengentasan masalah stunting di Ambon, dan sejumlah poin rekomendasi lainnya.

“Kita harap semua poin rekomendasi DPRD ditindaklanjuti Pemerintah Kota,” harap Mailoa. (UPE).

Comment