by

Pemkot Konsisten Ganti Lahan 3 Sekolah

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon akan tetap konsisten untuk mengganti rugi lahan milik ahli waris Ibrahim Parera, yang saat ini ditempati tiga sekolah. Yakni SD Inpres 54, SD Inpres 55, dan SMPN 16 yang berada di desa Nania.

Hal tersebut tetap dilakukan, meski saat ini Ambon dilanda pandemi covid 19. Dikarenakan, proses ganti rugi tersebut sudah menjadi rencana sejak beberapa waktu lalu, dan menjadi tugas dari Pemerintah Kota.

Sehingga Pemerintah Kota tetap akan melakukan proses ganti rugi terhadap lahan yang dipakai untuk 3 sekolah tersebut. Tetapi untuk proses ganti rugi, kemungkinan berjalan lambat karena fokus pemerintah saat ini tetap pada penanganan covid 19.

“Pembayarannya masih dalam proses, cuma karena dengan kondisi begini kan perlu dipahami. Bahwa proses-proses yang berlangsung dengan pemerintahan di negara, ini masih diprioritaskan ke penanganan Covid-19,” ujar, Kepala Bagian Hukum, John Slarmanat, kepada wartawan, Jumat (26/6).

Ia mengaku, proses ganti rugi masih dalam agenda Pemerintah Kota. Hanya saja, kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) mewajibkan semua aturan harus diutamakan untuk penanganan virus corona.

“Pemerintah dari pusat sampai ke daerah melalui berbagai aturan yang sudah dikeluarkan, diprioritaskan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Dengan begitu, Ia meminta keluarga ahli waris dapat memahami keadaan maupun kondisi yang terjadi saat ini. Mengingat pandemi covid 19 yang terjadi di Ambon sudah cukup memprihatinkan semua pihak yang ada.
“Keluarga pasti akan memahami kondisi yang terjadi di negara, provinsi dan kota ini. Dan keluarga memahami itukan,” harapnya.

Sebelumnya, lahan yang ada di desa Nania, Kecamatan Baguala telah dilepaskan hak kepemilikannya oleh ahli waris kepada pemerintah kota Ambon.

“Terkait dengan itu sudah ada kesepakatan dengan pihak ahli waris dan prosesnya sudah sementara jalan. Bahwa setelah tahapan ini kita akan pelepasan haknya. Untuk tiga sekolah itu telah diberikan oleh ahli waris,” tambahnya.

Pelepasan hak terhadap lahan dari ahli waris dilakukan untuk mempermudah tahapan pembayaran yang dilakukan secara formal dengan menggunakan apprasial. Dan untuk lahan sendiri telah diukur oleh pemerintah kota dan Badan Pertanahan Kota Ambon.

“Karena apprasial bekerja itu merupakan hak dan status kepemilikan yang sah dan itu dilakukan pengukuran oleh pertanahan bersama pemerintah kota, yang diwakili oleh bidang aset,” tukasnya.

Dengan begitu, untuk proses selanjutnya akan dilakukan namun dengan memikirkan kondisi yang ada. (DHT)

Comment