by

Pemkot Makassar Ambil Sikap Tegas Soal Pengrusakan Hutan Bakau Lantebung

Makassar, BKA- Pemerintah Kota Makassar mengambil sikap tegas bagi perusakan hutan bakau Lantebung di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea oleh PT Tompo Dalle dengan berhentikan secara paksa aktivitas pembukaan jalan tersebut.

Pemerintah Kota Makassar Rencananya Senin, 04 Mei 2020, Esok akan layangkan sanksi administrasi yang tertuang dalam bernomor 1128/180.660/tahun 2020 diserahkan Pemerintah Kota Makassar untuk perusahaan.

Sikap tegas Pemerintah Kota Makassar memberikan sanksi administratif berupa penghentian paksa aktivitas perusahaan sebagai tindak lanjut berita acara verifikasi pengaduan di masyarakat terhadap kegiatan pembukaan lahan mangrove kawasan lindung (sempadan pantai) dan kegiatan pembuatan jalan serta pagar di Lantebung.

Apalagi dipelaksanaan penebangan pohon bakau di Lantebung sama sekali cacat administrasi. Tanpa ada izin dari Pemkot Makassar untuk melakukan aktivitas rusak Pohon Mangrove tersebut.

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DPP) Makassar, Abdul Rahman Bando Mengakaui bahwa aktivitas perusakan hutan mangrove lantebung tanpa ada dasar Izin.

“Kalau memang aktivitas perusahaan menebang pohon-pohon bakau resmi berdasarkan izin, sudah pasti tidaklah bermasalah seperti sekarang ini. Tetapi karena aktivitas tidak resmi tanpa adanya izin makanya Pemerintah Kota Makassar bertindak tegas,” ucapnya, Minggu (3/5/2020).

Kata dia, Wilayah yang menjadi sorotan saat ini merupakan kawasan teritorial dari Pemerintah Kota Makassar yang dimana nantinya menjadi rencana kawasan lindung dengan arahan peruntukan Ruang terbuka hijau.

“Kan wilayah di sana masuk di teritorial pemerintah kota,” Jelasnya. Abdul Rahman Bando.

Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, Muhammad Al Amin mengatakan, hutan bakau di Lantebung merupakan hasil aktivitas konservasi yang dilakukan oleh puluhan komunitas lingkungan dan organisasi pencinta alam di Kota Makassar.

Selain itu, mangrove lantebung dinilai sebagai kawasan mangrove terakhir di Kota Makassar yang memiliki fungsi ekologis yang tinggi terutama bagi masyarakat pesisir utara Makassar.

“Setelah membaca surat rekomendasi Sekprov Sulsel ke Walikota Makassar, memperkuat keyakinan atas analisa kami bahwa perbuatan penebangan pohon – pohon bakau di Lantebung adalah pelanggaran dan praktik pengrusakan,” tuturnya.

Olehnya itu, dirinya pun mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel Untuk mempercepat penyelidikan kasus perusakan hutan mangrove terakhir di Kota Makassar.

“Kami mendesak Ditkrimsus Polda Sulsel untuk menunstaskan penyelidikan dan melakukan penegakan hukum serta bongkar asal muasal penerbitan sertifikat tanah disepadan dipantai kelurahan Lantebung,” tegasnya.

Disi lain, Ketua Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Ahmad Yusran apa yang terjadi dilantebung bukti bahwa kinerja Pemkot Makassar sangat tidak beres.

“Ini sangat kacau sekali kawasan hutan bakau terakhir dirusak dan kami sangat kecewa pada kinerja Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas terkait Sehingga kecolongan seperti ini, baru bertindak ketika hutan bakau sudah rusak, kami pun sayangkan kinerja para pengawas yang tak bekerja becus,” tutupnya.(int)

Comment