by

Pemkot Siap Jalankan Inpres Prokes

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon Siap jalanka protokoler kesehatan (Prokes) secara masif, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokoler Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di kota Ambon.

Termasuk menerapkan sosialisasi masif terkait protokoler kesehatan dan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar.

Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat, saat dihubungi koran ini, Sabtu (8/8).

“Inpres itu, intinya membuat dua perintah. Yang pertama perintah umum, yakni memerintahkan mentri maupun tingkat kepala Daerah, untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsi dan kewenangan. Untuk memberikan kepastian hukum dalam kaitan penanganan Covid-19, ” tandas Slarmanat

Ia juga menyampaikan, dalam Inpres tersebut, ada juga perintah khusus, yang diberikan kepada beberapa Mentri, diantaranya Mentri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pembina otonomi daerah untuk membuat pedoman teknis ke seluruh kepala daerah.

“Pedoman teknis itu, yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam pembuatan pertautan kepala daerah. Dalam hal ini, gubernur dan walikota, untuk penegakkan sanksi,” bebernya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, ketika perintah tersebut sudah diteruskan kepada kepala daerah, perlu berikan sosialisasi untuk masyarakat secara masif, terkait dengan penerapan protokol kesehatan terhadap Covid-19.

Bukan itu saja, sambung dia, Pemerintah Daerah juga harus segera membuat Peraturan Kepala Daerah, yang mengatur kewajiban-kewajiban dan sanksi.

“Sanksi yang nanti diatur disitu juga, tidak jauh berbeda dengan yang selama ini kita sudah atur. Karena itu acuanya di undang-undang 23 itu, di Pemerintah Daerah ada. Kita mulai dari teguran lisan sampai dengan pencabutan dan penutupan tempat usaha,” sebutnya.

Menurutnya, dalam penerapan norma yang nantinya diatur Pemerintah Daerah yaitu prioritas adalah pengawasan. Karena penindakan hukum tidak bisa maksimal jika tidak ada pengawasan.

“Olehnya itu, Pemerintah Kota dalam hal ini, dalam waktu dekat kita akan membicarakan bagaimana kita mengoptimalkan pengawasan segala upaya dan daya yang ada ini. Baik dari bina tertib sampai ke Pemerintah Kota, Desa, Kelurahan semua akan dilakukan peran untuk melakukan pengawasan,”tukas dia.

Dan untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran, perlu ada pengawasan yang masif. Sehingga nantinya dilakukan penindakan kepada orang yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut. (BKA-1).

Comment