by

Pemkot Siap Tanggulangi Longsor

Ambon, BKA- Belasan titik longsor yang terjadi di Kota Ambon akibat hujan deras, akan dilaporkan ke Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB).

Namun seluruh kerusakan akan dievaluasi terlebih dahulu, untuk diketahui mana yang dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Ambon lewat APBD.

“Tadi (kemarin) saya sudah arahkan kepala BPBD, kalau yang kritis dan dananya itu besar kita akan lapor dan minta bantuan dari BNPB. Tapi kalau sifatnya itu perbaiki-perbaiki kecil itu nanti Pemerintah Kota, lewat APBD bisa,” ungkap Louhenapessy, kepada wartawan usai meninjau salah satu lokasi longsor di kawasan Skip, kecamatan Sirimau, Rabu (1/7).

Menurutnya, pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi untuk dapat melihat dan mengambil langkah-langkah antisipasi guna meminimalisir resiko yang lebih tinggi. Apalagi curah hujan saat ini masih cukup tinggi dan resiko-resiko tersebut bisa saja terjadi saat tidak ada langkah antisipasi yang diambil Pemerintah Kota pada belasan titik longsor tersebut.

“Kita dari BPBD dan PUPR untuk melihat dan mengambil langkah-langkah yang bisa kita antisipasi,” tukasnya.

Namun dari tinjauan yang dilakukan maupun laporan yang disampaikan jajarannya, ada sejumlah lokasi longsor yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Sehingga pihaknya akan menyerap dan memberikan data-data agar ada penanganan dari Pemerintah Provinsi.

Sehingga pihaknya, lanjut dia, akan bertanggung jawab untuk lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

“Misalnya di Hunut, itu kan jalan provinsi. Jadi itu tanggung jawabnya di provinsi, tapi nanti saya menyurat data-data yang ada. Supaya ada dinas di provinsi juga bisa memberikan perhatian untuk itu. Sedangkan untuk tanggung jawab di kota, kita akan tangani dengan yang di kota,” cetusnya.

Tak hanya itu, pihaknya akan melihat lagi secara teknis apa yang dapat dilakukan dengan titik-titik longsor tersebut. Pasalnya, ketika lokasi longsor besar dan membutuhkan penanganan fisik dengan nilai anggaran yang besar, dan pihaknya akan merencanakan relokasi untuk masyarakat yang ada di lokasi titik longsor tersebut.

“Kita akan lihat dulu, karena lokasi itu dia dari kalkulasi teknisnya memungkinkan untuk dianggarkan. Dalam kepentingan fisiknya itu jauh lebih realistis dibandingkan dengan pemindahan atau relokasi masyarakat, itu bisa kita buat,” jelasnya.

Dan jika di kalkulasikan, sambung walikota dua periode ini, longsor yang terjadi untuk teknisnya harus mendapat penanganan berupa pembangunan talud dengan biayanya diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.

“Saya kasih contoh, misalnya di Skip ini ada 3 rumah. Kita akan lihat ini setelah tim Tagana dan Satpol PP untuk bantu mereka. Dan kalau misalnya dalam kalkulasi teknisnya bisa menghabiskan 2 sampai 3 miliar, maka lebih baik kita pindahkan 3 keluarga ini,” imbuhnya.

Dikatakan, hal tersebut dirasakan rasional dibandingkan pembuatan talud yang mencapai Rp 4 miliar untuk menanggulangi longsor yang terjadi.

“Itu jauh lebih rasional karena memang rata-rata ini semua dibangun tanpa izin. Dan itu menjadi beban untuk kita nanti akan lihat dulu, dan tim teknis akan kaji. Karena kalau membangun, misalnya dia bisa menghabiskan hingga 4 miliar,” tandasnya.

Ia juga akan menawarkan kepada masyarakat yang terdampak untuk membantu pembangunan rumah di lokasi lain saat korban memiliki tanah selain di titik longsor yang ada.

“Lebih baik tiga keluarga itu kita pindahkan, misalnya di Halong atas sama-sama dengan pengungsi Batu Gajah, misalnya begitu. Atau mereka punya lahan yang lain bisa kita bantu. Untuk itu, Pemerintah Kota membantu dengan rumah standar,” tutup dia. (DHT)

Comment